MALANG, Tugujatim.id – Formula penanganan pandemi Covid-19 dari pemerintah terus berubah mulai dari PSBB hingga PPKM berlevel yang kini terus berkepanjangan. Diprediksi, hal tersebut bakal berimbas pada naiknya angka kemiskinan, tak terkecuali di Kabupaten Malang.
“Angka kemiskinan 2019 mencapai 9,4 persen, kemudian 2020 mencapai 10,2 persen. Sementara 2021 ini masih didata oleh BPS, prediksi kami tentu akan ada kenaikan,” ujar Tomie Herawanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang.
Berkaca pada kebijakan penanganan Covid-19 di 2020 menurutnya, PSBB hanya diberlakukan dalam waktu yang tidak lama. Sementara pada 2021, kebijakan penanganan Covid-19 terus berubah ubah dan terus diperpanjang.
Hal itu tentu berimbas pada keberlangsungan aktivitas usaha masyarakat. Terlebih sektor pariwisata telah ditutup total sejak PPKM Darurat hingga saat ini. Analisa inilah yang kemudian memunculkan prediksi kenaikan angka kemiskinan tersebut.
Menurutnya dengan segala kebijakan penanganan pandemi yang ada, hanya akan berdampak baik pada sektor kesehatan. Sementara dampak ekonomi hingga sosial akan terus berlanjut.
“Katakan PPKM ini akan diberhentikan, tapi dampak ekonomi dan sosial masih akan berlanjut. Munkin dari sisi kesehatan sudah bisa terkendali, tapi disisi ekonomi dan sosial masih akan terus berlanjut,” tuturnya.
Namun Tomie memahami bahwa seluruh kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan angka kasus Covid-19. Sehingga setiap daerah bisa keluar dari zona merah penyebaran Covid-19 dan dapat kembali beraktivitas lebih leluasa.
Sementara untuk menghindari adanya peningkatan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Malang tengah berupaya menggeliatkan perekonomian melalui program pemulihan ekonomi.
