TUBAN, Tugujatim.id – Audiensi di DPRD Tuban antara PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan warga terdampak di ring 1 mulai menemukan titik terang. Kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalan bersama dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah agar prosesnya transparan.
Area Manager Commercial & CSR PT TPPI Tuban, Tinoto menyebut pertemuan tersebut membawa kemajuan berarti setelah serangkaian mediasi sebelumnya belum menemukan titik temu.
“Alhamdulillah, sudah ada langkah maju. Tiga tuntutan utama warga akan segera ditindaklanjuti, dengan tetap menjaga suasana kondusif dan hubungan harmonis antara TPPI dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Tiga hal yang disepakati meliputi pemasangan alarm darurat, rekrutmen tenaga kerja lokal dan kompensasi bagi warga terdampak. Untuk pemasangan alarm, pihak manajemen memastikan sistem peringatan dini akan segera dibangun agar masyarakat bisa merasa lebih aman bila terjadi kondisi darurat di area kilang.
Sementara itu, urusan tenaga kerja lokal akan difasilitasi DPRD Tuban agar warga ring 1 mendapat prioritas saat ada proses rekrutmen baru. Sedangkan soal kompensasi, TPPI dan DPRD sepakat membentuk tim investigasi gabungan yang terdiri atas perwakilan masyarakat, perusahaan, dan unsur pemerintah. Tim inilah yang nantinya menentukan siapa saja yang benar-benar terdampak dan berhak menerima kompensasi.
“Kami ingin prosesnya objektif, berdasarkan hasil verifikasi di lapangan. Jadi tidak asal memberi, tapi juga tidak menutup mata terhadap dampak yang memang ada,” imbuh Tinoto.
Ratusan warga dari Desa Tasikharjo dan Remen, Kecamatan Jenu mendatangi gedung DPRD Tuban pada Kamis (30/10/2025). Mereka berharap agar tuntutan pascakebakaran kilang Petrokimia pada 16 Oktober lalu bisa segera mendapatkan solusi nyata. Pertemuan difasilitasi Komisi II DPRD Tuban dan dihadiri perwakilan manajemen TPPI, Forkopimka dan warga. Suasana yang awalnya tegang berubah lebih cair.
Dari pihak DPRD, Wakil Ketua HM. Miyadi memastikan lembaganya akan mengawal hasil kesepakatan itu hingga tuntas. Pihaknya ingin semua berjalan transparan.
“Alarm darurat segera dipasang, tenaga kerja lokal difasilitasi, dan kompensasi disesuaikan hasil investigasi. Semuanya sudah disetujui pihak TPPI,” jelasnya.
Ketua DPC PKB Tuban ini menambahkan, TPPI sementara ini memberikam 300 paket sembako untuk warga yang sebelum mengungsi mandiri di Pantai Panduri sebagai ucapan maaf dan wujud kepedulian.
“Itu penawaran dari TPPI. Tapi masih ditolak warga. Lah supaya ada titik temu yang baik, kita tunggu hasil tim investigasi yang dibentuk baik dari internal maupun eksternal” kata Miyadi.
Sementara itu, Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, menyebut langkah ini menjadi awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan warga. Damuri menuturkan, data awal yang diajukan desa mencakup sekitar 750 kepala keluarga di Tasikharjo dan hampir 2.000 di Desa Remen.
“Kalau nanti hasil investigasi menunjukkan siapa yang benar-benar terdampak, maka kompensasi akan disalurkan sesuai data itu. Kami berharap semua berjalan lancar,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
