MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang mendorong alokasi APBD 2026 nantinya difokuskan pada pengembangan SDM hingga optimalisasi pelayanan publik Kota Malang. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang terhadap KUA PPAS APBD 2026 di gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (30/9/2025).
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratananggani Sirraduhita menyampaikan bahwa Banggar DPRD Kota Malang telah meneliti dokumen KUA PPAS APBD 2026. Hasilnya, Bangar melakukan sejumlah penyesuaian dengan mengurangi program program yang tidak prinsip atau fundamental.
Ia menekankan bahwa penyesuaian alokasi APBD 2026 nantinya akan lebih difokuskan untuk pengembangan SDM sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2025-2029.
“Tahun pertama ini kan investasi di SDM, jadi nanti (APBD 2026) akan lebih banyak ke sana,” kata Amithya.
Terlebih menurutnya, di 2026 nanti diproyeksikan akan banyak dilakukan penganggatan PPPK di lingkungan Pemkot Malang. Meski kondisi ini memungkinkan terjadi peningkatan anggaran Belanja Pegawai dalam APBD 2026 nanti.
BACA JUGA: DPRD Kota Malang Rekomendasikan Pemkot Terapkan Digitalisasi Sektor Pajak dan Retribusi
Amithya mengaku bahwa kondisi tersebut juga berimbas pada pengurangan maupun penyesuaian alokasi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Malang.
Meski begitu, Amithya memastikan bahwa pengurangan anggaran di sejumlah OPD itu tak akan mengurangi porsi alokasi anggaran pelayanan publik di masing masing OPD. Artinya, DPRD Kota Malang juga memastikan bahwa pelayanan publik menjadi fokus dan prioritas dalam penyusunan APBD 2026.
“Jadi meski berimbas, pelayanan kepada masyarakat tetap benar benar harus berjalan optimal,” tuturnya.
BACA JUGA: DPRD Kota Malang Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Rakyat: Keamanan dan Pelayanan Medis Perlu Dikuatkan
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa efisiensi anggaran kemungkinan alan dilakukan. Namun ia memastikan bahwa efisiensi anggaran akan disertai dasar dasar yang jelas.
“Tentu nanti akan kami sampaikan detailnya dalam dokumen Rancangan APBD 2026. Kami akan segera membahas detailnya,” kata dia.
Ia juga akan mencoba strategi strategi untuk mengoptimalkan anggaran Belanja Pegawai agar tak berdampak besar pada persegeran alokasi anggaran di OPD OPD.
“Kami akan segera bahas. Kalau dengan sekenario yang kami siapkan kurang optimal, kami akan coba skenario lain,” tandasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko
