Bansos COVID-19 di Kota Malang Terhenti, DPRD Sebut LPJ Dinsos Tak Beres

  • Bagikan
komentar dewan terkait bansos
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto. (Foto: Ulul Azmy)

MALANG – Ada sekitar 10 ribu keluarga di Kota Malang belum tersentuh bantuan sosial (bansos) COVID-19 hingga Agustus 2020 ini. Bahkan, laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang masih bermasalah, menyebabkan bansos tahap selanjutnya terhenti.

Masalah tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, usai hearing dengan Dinas Sosial, pada Senin (24/8/2020).

Sumbangan Kemanusiaan Gempa Malang

Baca Juga: Jumat Ini, Wisata Gunung Bromo Kembali Dibuka

Eko menyebut, penyaluran bansos di Kota Malang hingga saat ini belum maksimal. Dari target penyaluran terhadap 76 ribu keluarga, pencapaian masih 65 persen saja.

“Artinya sekitar 10 ribu keluarga tidak tercover bansos. Ada yang belum sama sekali. Ada juga yang macet per Juli-Agustus,” kata dewan asal Polehan tersebut.

Dari total anggaran COVID-19 senilai Rp 178 miliar, Eko menyebut baru terserap Rp 93 miliar.

Tidak meratanya penyaluran bansos, berimbas pada LPJ Dinas Sosial Pemkot Malang ke Pemprov Jatim. “Karena LPJ sebelumnya nggak beres. Pencairan bansos tahap tiga jadi mandek,” tuturnya.

Eko mengaku, sudah mendorong dinsos mensiasati LPJ. Untuk sementara, sistem laporan bisa dibuat nol. Agar bansos tahap III bisa segera realisasi.

Menurutnya, warga Kota Malang berharap bantuan segera cair. Dimana menjadi pendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemkot Malang, tegas Eko, harus memberi perhatian serius terhadap masalah ekonomi warga.

“Ada sejumlah langkah alternatif. Agar warga terdampak bisa tetap dapat menjalankan ekonomi keluarga. Misalnya, melibatkan warga sekitar dalam pembangunan proyek Pemkot Malang, seperti pada Jembatan Kedungkandang. Nah ini pemkot kami dorong,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Malang tersebut.

Pihaknya juga meminta Pemkot Malang fokus dan membenahi rencana program. Sehingga nantinya pada anggaran 2021, Pemkot Malang bisa bekerja dengan nyaman.

“Di tahun ini program PAD sudah jelas tidak maksimal. Maka fokus pada skala prioritas saja. Agar program bisa dicicil. Tidak numpuk dan memaksa realisasi banyak program di tahun berikutnya,” pungkasnya.

Reporter: M Ulul Azmy
Editor: Lizya Kristanti

  • Bagikan