TUBAN, Tugujatim.id – Pemerintah desa (Pemdes) diminta kembali mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 2023 ini. Artinya, dengan pagu DD sebesar Rp299.100.896.000, asumsinya Rp29-75 miliar disiapkan untuk BLT.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Kabupaten Tuban, Eko Julianto mengatakan bahwa BLT DD tahun ini harus kembali diberikan.
Hal itu berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Alokasinya minimal 10 persen dan maksimal 25 persen.
“Tujuan BLT untuk pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan penanganan kemiskinan ekstrem,’’ jelasnya
Kepala Desa Sambonggede, Jemy Tristantono mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang harus kembali mengalokasikan BLT dari DD tidak terlalu membebani desa. “Alokasinya lebih rendah dari pada 2022 lalu yang sebelumnya 40 persen, dan tahun ini hanya 25 persen,” ucapnya.
Menurut Jemy, dengan alokasi yang turun itu, tentu jumlah penerima BLT tahun ini berkurang. Namun, nominal BLT untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih sama Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan.
‘’Siapa saja yang menerima BLT dan jumlahnya berapa itu menjadi wewenang masing-masing desa,’’ jelasnya.
Selain itu, BLT DD juga dialokasikan untuk bantuan material bangunan warga miskin ekstrem. Lalu untuk operasional pemdes dan untuk upah kerja padat karya tunai desa.
Dengan alokasi untuk program pemerintah pusat yang turun itu, ia berharap DD bisa mendukung agar target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bisa tercapai. ‘’Karena dua tahun terakhir target RPJMD sedikit terhambat karena alokasi DD sudah ditentukan oleh pusat dan desa tidak bisa melakukan pembangunan,’’ pungkasnya.
