TUBAN, Tugujatim.id – Kabupaten Tuban terus mengupayakan pendisiplinan terkait protokol kesehatan (prokes) terus digalakkan melalui operasi yustisi. Operasi ini menyasar kawasan keramaian dan tempat-tempat usaha, baik warung kopi maupun rumah makan, Sabtu malam (06/02/2021).
Alhasil, kegiatan razia gabungan yang digelar ini, ada sejumlah tempat usaha diberi teguran lisan dan 8 pemilik usaha disanksi administrasi karena beberapa kali melanggar prokes selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Ada 8 pengusaha diberikan tindakan atau sanksi saat kegiatan ini,” kata Kasat Sabhara Polres Tuban AKP Chakim Amrullah.
Menurut dia, pemilik usaha ditindak karena sudah beberapa kali melanggar protokol kesehatan selama penerapan PPKM dan membiarkan pengunjung tidak pakai masker. Selain itu, pengusaha memiliki tanggung jawab terhadap pengunjung untuk mengingat jika ada pelanggaran prokes.
“Pengusaha memiliki tanggung jawab terhadap pengunjung. Kalau ada pengunjung yang tidak memakai masker agar diingatkan. Jika membiarkan saja, maka kami kenakan sanksi,” terang AKP Chakim.
Bagi pengunjung yang masih nekat tidak memakai masker harus rela merogoh kocek untuk membayar denda sebesar Rp 100 ribu karena melanggar prokes.
“Kami telah menindak 30 pelanggar prokes, yakni individu tidak memakai masker,” jelas AKP Chakim usai kegiatan.
Sedangkan 120 orang yang ketahuan masih berkerumun di tengah penerapan PPKM, diberikan imbauan untuk tetap mematuhi prokes sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
“Kami juga memberikan teguran lisan kepada 120 orang. Mereka memakai masker, tapi masih berkerumun,” terangnya.
Untuk diketahui, Kabupaten Tuban menjadi salah satu wilayah yang menerapkan PPKM tahap II di Jawa Timur mulai 26 Januari-8 Februari 2021. Berdasarkan hal itu, Pemkab Tuban memberlakukan pengetatan, salah satunya terkait jam malam hingga pukul 21.00.
Sedangkan sesuai Perbup Tuban Nomor 65 Tahun 2020, pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan. Pelanggaran perseorangan akan dikenakan sanksi denda maksimal Rp 300 ribu.
Sedangkan sanksi bagi pemilik usaha akan diberikan bertahap. Salah satunya berupa sanksi denda maksimal Rp 50 juta. Jika kembali terjadi pelanggaran di tempat usaha yang sama, sanksi yang dijatuhkan bisa penutupan usaha maupun pencabutan izin usaha sesuai aturan yang berlaku. (Mochamad Abdurrochim/ln)
