PASURUAN, Tugujatim.id – Kasus illegal mining atau tambang ilegal di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan. Pelimpahan tersebut dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri setelah menetapkan bos tambang ilegal pasir dan batu (sirtu) berinisial AT sebagai tersangka.
Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra mengatakan, pihaknya sudah menerima pelimpahan tahap II terhadap kasus dugaan penambangan ilegal di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, sejak Kamis malam (22/09/2022). Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah menyelesaikan serangkaian penyelidikan terhadap tersangka AT dan melengkapi semua berkas. Jadi, Bareskrim Polri menyerahkan tersangka berikut barang buktinya ke Kejari Kabupaten Pasuruan.
“Penyerahan tersangka dan barang bukti memang butuh waktu yang lama karena tim jaksa harus mengecek satu per satu barang bukti,” ujar Jemmy pada Sabtu (24/09/2022).
Untuk barang bukti yang diserahkan di antaranya ada 27 dump truck dan dua buah alat stonecrusher. Selain itu, kejari juga langsung menahan bos tambang ilegal berinisial AT ke rumah tahanan Lapas Kelas II Bangil Kabupaten Pasuruan.
Menurut Jemmy, tersangka ditahan dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, tersangka terjerat dugaan tindak pidana dengan ancaman berat maksimal 10 tahun. Kedua, tersangka pernah ditahan penyidik kepolisian, dan ketiga untuk mengantisipasi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempersulit proses persidangan dan mengulangi tindak pidana.
“Barang bukti kami teliti betul. Sementara tersangka dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari,” ungkapnya.
Bos tambang ilegal berinisial AT ini diduga kuat dengan sengaja melakukan penambangan ilegal tanpa izin di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Jadi, menyebabkan kerusakan alam dan mencemari lingkungan hidup.
AT didakwakan telah melanggar Pasal UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
