MOJOKERTO, Tugujatim.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto menjelaskan tentang bagaimana proses pengumpulan data statistik. Perkembangan data BPS Mojokerto dihasilkan dari sensus, survei, termasuk kompilasi produk administrasi.
Awalnya semua proses menggunakan kuesioner kertas. Seiring dengan perkembangan zaman, proses pengumpulan data BPS semakin beraneka ragam.
“Teknologi komputer mulai dipakai, dan koordinasi antar instansi diperkuat untuk menghasilkan data konsisten sehingga membantu bagi arah kebijakan nasional,” kata Statistisi Muda BPS Kabupaten Mojokerto, Dwiyanti Wulandari, Jumat (26/09/2025).
Baca Juga: BPS Beber Faktor Penurunan Angka Kemiskinan di Mojokerto
BPS Mojokerto lantas bertransformasi ke era digital. Sumber data dimanfaatkan, mulai dari citra satelit, transaksi digital, hingga sensor mobile. Hal ini sejalan dengan inisiatif Satu Data Indonesia. Sensus Penduduk 2020 bahkan memadukan metode daring dan perangkat mobile, lompatan besar dari sensus kertas sebelumnya.
“Kini, data diolah lebih cepat, dan publik dapat mengakses lewat portal terbuka. Sangat mudah sekali data dicari pada website BPS Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia,” tambah Dwiyanti.
Data Paling Diminati soal Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Kini, akses data yang menampilkan gambaran masyarakat daerah lebih mudah didapat. Sementara data yang paling banyak diminati adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dalam konteks lokal Mojokerto, data yang dirilis pada Berita Resmi Statistik diunggah pada laman mojokertokab.bps.go.id.
Dari laman tersebut, kemiskinan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 sebesar 8,79 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,58 persen. Meski demikian, perjalanan data tidak berhenti saat angka terbit. Dia benar-benar bermakna saat dipakai untuk merumuskan kebijakan dan tindakan nyata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
“Inilah pentingnya literasi statistik agar angka tidak sekadar menjadi laporan, tetapi dipahami dan dimanfaatkan,” tandas Dwiyanti.
Publik yang paham data bisa ikut mengawal arah kebijakan, sementara aparatur yang melek statistik mengambil keputusan berdasarkan bukti.
“Hari Statistik Nasional setiap 26 September mengingatkan kita akan hal itu. Statistik berdampak bukan karena tabelnya tebal, melainkan karena mampu menghadirkan perubahan nyata. Ketika data dipakai sebagai pijakan kebijakan, pembangunan tidak lagi berjalan dengan tebakan, melainkan dengan kepastian,” urai Dwiyanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
