TUBAN, Tugujatim.id – Tak hanya menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) rutin, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyuntikkan bantalan ekonomi bagi kelompok rentan di Kabupaten Tuban.
Penyerahan secara simbolis dilakukan di Pendapa Kridha Manunggal Tuban,Senin (21/07/2025), disaksikan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky dan Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani.
Total dana yang dikucurkan untuk berbagai jenis bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Tuban mencapai Rp6,5 miliar.
Bantuan itu tak sekadar bersifat karitatif, melainkan juga dirancang untuk memicu kemandirian ekonomi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, hingga orang tua tunggal yang memiliki tanggungan.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya akurasi sasaran dan penggunaan bansos secara tepat. Ia juga menyebutkan bahwa kini sistem penyaluran semakin transparan, salah satunya melalui buku tabungan atas nama penerima.
“Seperti yang teman-teman lihat, setiap mock-up bansos kami lampiri dengan buku tabungan. Jadi, tidak ada lagi kekhawatiran soal potongan dana atau penyaluran yang tidak utuh,” tegas Khofifah.
Ia juga menyinggung temuan PPATK yang menutup 228 ribu rekening di sejumlah daerah karena disalahgunakan. Namun, ia memastikan bahwa di Jawa Timur, proses verifikasi dan validasi terus diperketat untuk menjaga kepercayaan publik.
Dari total Rp6,5 miliar dana bantuan di Tuban, sekitar Rp5,7 miliar berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah:
PKH Plus untuk 2.116 keluarga penerima, senilai Rp4,2 miliar.
ASPD (Penyandang Disabilitas) untuk 126 jiwa senilai Rp453 juta.
Bantuan alat bantu untuk lansia dan difabel sebesar Rp133 juta.
Bantuan langsung untuk buruh pabrik lintas wilayah, serta BOP untuk SDM sosial seperti pendamping PKH, TKS, dan TAGANA.
Khofifah menjelaskan bahwa bantuan dipecah menjadi dua jenis yaitu bantalan sosial dan bantalan ekonomi. Bantalan sosial diberikan pada lansia dan penyandang disabilitas.
Sementara yang bersifat ekonomi, seperti KIP Jawara, menyasar perempuan kepala keluarga yang punya usaha, tapi juga menanggung difabel atau lansia rentan di rumahnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, mengungkapkan bahwa strategi perlindungan sosial ini menyasar kelompok miskin ekstrem yang dinilai paling rentan.
“Kami ingin agar warga tidak semakin tenggelam dalam garis kemiskinan. Bantuan ini hadir bukan hanya untuk membantu sesaat, tapi juga memberi daya ungkit agar mereka bisa bangkit,” kata Novi.
Tambahan lainnya berasal dari Dinas PMD Jatim sebesar Rp699 juta untuk penguatan desa melalui program BUMDESA dan Desa Berdaya. Lalu, ada Rp62 juta dari Dinas Koperasi UKM serta Rp30 juta untuk program Jatim Puspa yang fokus pada perempuan kepala keluarga.
Pemprov Jatim berharap, program ini tak hanya jadi pelampung sementara, tapi juga menjadi pijakan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
