MALANG, Tugujatim.id – Agenda Malang Jurnalis Forum (MJF) kembali dihelat pada Senin (19/04/2021) untuk membahas sejumlah kebijakan publik di Kota Malang dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di situlah Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengutarakan banyak kritik terhadap kebijakan Pemkot Malang.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, saat ini pelaku usaha UMKM harus bisa mengembangkan produk berdaya saing global. Untuk itu, mereka juga harus keluar dari pemikiran tradisional.
“Berbicara UMKM sekarang sudah gak bisa terbatas di lingkup UMKM tradisional saja. Sebab, saat ini juga sudah banyak pengusaha muda yang lebih maju tanpa ujug-ujug punya modal,” jelasnya.
Seharusnya, mindset pelaku UMKM sekarang sudah saatnya berpikir bagaimana menciptakan suatu produk dan pola bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Buktinya, kini sudah banyak usaha yang dimulai di rumah.
“Tinggal kirim-kirim saja kan. Jadi begitu, kalau masih tetap berkutat di cara-cara lama ya bukan tidak mungkin mereka akan ketinggalan digilas zaman,” terang dia.
Made menambahkan, banyak mindset masyarakat Kota Malang dalam mengembangkan usaha masih terpaku dengan cara-cara lama. Terutama soal mindset bahwa usaha harus diawali dengan modal yang besar.
Padahal, jika melihat peluang lebih jitu, terutama di industri modern saat ini, mindset modal bejibun bisa dinomorsekiankan. Mindset itu terus terang, kata Made, membuat banyak orang terjerat utang ke rentenir lagi.
“Itu banyak saya jumpai dulu waktu masih menjabat sebagai ketua RT/RW. Banyak yang terjerat rentenir. Nah, di sinilah fungsi program OJIR itu harus maksimal,” kata dia.
“Tapi, saya lihat kok macet. Seharusnya, apalagi pas pandemi ini, kenapa anggaran itu gak sekalian dibagi saja,” tambahnya.
Pria asal Negara, Bali, ini melihat anggaran Rp 1,5 miliar di Diskopindag Kota Malang yang sudah disetujui dewan untuk pengembangan UMKM di Kota Malang selama pandemi juga hasilnya tak begitu jelas.
“Belum tahu itu terserap apa tidak, nanti kita lihat di LKPj,” ungkapnya.
Made menambahkan, program OJIR dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar dan mendapat penghargaan dari Kemen PAN-RB, menurut dia, tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Malang.
“Karena memang pada dasarnya suatu usaha jika dibangun tanpa manajemen business plan yang bagus meski ada anggaran besar sekalipun ya gak bakal jalan,” tegasnya.
Terlepas dari itu semua, pengembangan UMKM secara idealnya memang lebih baik diserahkan pada pasar. Sebab, masyarakat yang lebih tahu soal produk apa yang mereka atau sedang dibutuhkan pasar.
“Bisnis serahkan saja ke pasar. Pemerintah tidak bisa intervensi, lebih baik awasi saja. Bagaimanapun demand dan supply yang paling tahu adalah masyarakat itu sendiri,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji berharap agar UMKM di Kota Malang bisa bersaing secara global. Kader Partai Demokrat ini juga melihat kontraksi ekonomi di Kota Malang selama pandemi ini pertumbuhannya di atas Kabupaten Malang.
“Harapan kami, ini akan kami perkuat terus, saya berharap pada 2021 ini agar tidak meleset, yaitu pertumbuhan di angka empat,” ujarnya.
Sementara itu, Hendro Suryo, perwakilan dari HIPMI Malang, mengatakan jika saat masa pandemi ini bisnis-bisnis mengarah ke dalam 2 arah yang berbeda, ada yang mengalami kemajuan dan kemunduran.
“Ketika pandemi ini ngeri sekali banyak karyawan yang dirumahkan, tapi banyak juga yang sukses. Karena banyak yang menangkap peluangnya bagus, contohnya yang jualan hijab tokonya tutup tapi bisa jualan online,” tuturnya.
“Ketika kita ngomong UMKM yang digital, maka hanya tinggal menunggu waktu akan mengarah ke sana, dan kalau mindset kita tidak diubah, ya akan tergerus,” ujarnya.
