Dana Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19 di Kota Malang Dinilai Nganggur - Tugujatim.id

Dana Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19 di Kota Malang Dinilai Nganggur

  • Bagikan
Wali Kota Malang, Sutiaji saat memaparkan pemaksimalan 3T (testing, tracing dan treatment) untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Balai Kota Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Dokumen/Pemkot Malang)

MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang mengaku kecewa atas upaya penanganan Covid-19 oleh eksekutif di Kota Malang yang terkesan tak serius. Pasalnya, dari berbagai cara dan strategi mengatasi dampak pandemi yang ada hingga saat ini tak ada progres signifikan. Ini bisa dilihat dari serapan anggaran penanganan yang tak maksimal.

Seperti diketahui, akibat pandemi yang tak kunjung mereda ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang punya anggaran sebesar Rp 110,6 miliar. Namun hingga Juli 2021, serapannya hanya ada separuhnya, Rp 52,6 miliar.

Tak hanya itu, masih ada alokasi cadangan lewat dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 56,4 miliar yang juga bisa digunakan. Namun, serapannya ada sebesar Rp 34 miliar.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika. (Foto: M Ulul Azmy/Tugu Malang/Tugu Jatim)
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika. (Foto: M Ulul Azmy/Tugu Malang/Tugu Jatim)

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika menyebutkan bahwa dengan anggaran segitu, harusnya penanganan pandemi bisa maksimal. Tapi faktanya, di lapangan masih banyak sektor yang carut marut, terkesan normatif. Padahal, yang sedang dihadapi adalah keselamatan warga.

”Saya kira kalau penanganan benar pasti masalah kita hari ini sudah beres. Tapi kan masih banyak riak di bawah. Artinya, ada yang gak beres. Saya lihat selama ini Pak Wali Kota selalu menyampaikan yang normatif-normatif saja,” kata Made belum lama ini.

Dewan menilai, dari sekian anggaran yang dipakai hingga saat ini juga tak jelas juntrungannya. Seperti dikatakan anggota dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, bahwa peran pemerintah memaksimalkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment).

”Anggaran padahal ada dan jelas. Kenapa gak di tes swab PCR saja semua sekalian. Kan enak kalau ketauan bisa langsung di-treatment. Satu alat berapa sih, bisa kok,” tegas dia.

Dari kebijakan yang bertele-tele itulah kata Arief membuat penanganan carut-marut. Bahkan, sampai ledakan kasus positif saat ini pun, eksekutif masih tak serius. Buktinya, karena Rumah Sakit overload, warga terpaksa isolasi mandiri (isoman).

Gara-gara isoman tanpa pengawasan penuh dari tenaga kesehatan, ungkap Arief membuat banyak warga yang isoman meninggal dunia.

”Harusnya Pemkot melarang ini (isoman). Masih banyak kok aset yang bisa dialihfungsi jadi safe house,” ucap dia.

Sengkarut masalah yang jadi bola liar inilah disebut anggota Fraksi PDIP, Harvard Kurniawan, Pemkot Malang tak punya perencanaan kebijakan yang jelas dan terukur. Artinya, penanganan kesehatan seolah bukan menjadi prioritas.

”Kapan target vaksinasi tercapai? kapan Kota Malang bisa zona kuning, zona hijau. Semua itu tidak pernah tahu. Padahal, kepala daerah itu mininal pasti harus punya indikator, lalu target. Jadi perencanaan kebijakannya jelas,” ungkapnya.

Alih-alih pandemi, lanjut Harvard, Pemkot Malang malah sibuk mencari bantuan kesana-kesini dengan tajuk beramal. Selain itu, Wali Kota Malang juga memotong tunjangan penghasilan (TPP) ASN untuk dipakai membantu penanganan Covid-19.

”Daripada menggalang dana, kan harusnya fokus menata kebijakan yang konkrit ya. Manfaatkan dari anggaran sendiri yang ada juga bisa kok,” jelasnya.

Dewan Sarankan Pangkas Anggaran Mamin Daripada Potong Gaji ASN

Ditambahkan juga lagi oleh Ketua Dewan, I Made Rian Diana Kartika, bahwa alih-alih memotong tunjangan ASN, ada cara lain yang lebih efektif. Yaitu memangkas biaya-biaya yang tak perlu, seperti anggaran makanan dan minuman (mamin).

”Hasil penyisiran saya, anggaran mamin di dewan yang sekelas 1 OPD saja bisa sampai 4 miliar. Bayangkan, di Pemkot ada berapa OPD? Itu saja yang dipangkas daripada motong gaji,” ujar Made.

Ketua DPC PDIP Kota Malang ini justru khawatir dampak dari potong gaji ini akan membuat para ASN selama kerjanya mencari-cari uang yang tidak resmi.

”Kerja mereka juga butuh biaya. Dengan dipotong, takutnya nanti mereka cari-cari tambahan dari yang tidak resmi. Saya gak sepakat itu dipotong,” kata dia,

Sebab itu, dia berharap Pemkot Malang lebih vaik melakukan sejumlah langkah diskresi. Pihaknya selaku legislatif siap mendukung selama untuk kepentingan masyarakat.

”Di kita (dewan) juga siap refocusing anggaran, kita siapkan Rp 10,3 miliar. Saya kan sudah sering bilang, kalau perlu habiskan saja karena ini untuk keselamatan rakyat,” pungkasnya.

  • Bagikan