Dewan Kritik Cara Pemkot Tangani Bisnis Esek-Esek di Kota Malang

MALANG, Tugujatim.id – Langkah Pemerintah Kota Malang dalam menangani bisnis esek-esek berbasis online dikritik oleh DPRD Kota Malang. Dewan menilai cara Pemkot menangani bisnis haram tersebut tidak bisa menyelesaikan ke akar masalahnya.

Amithya Ratnanggani, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, mengatakan bisnis prostitusi merupakan permasalahan yang kompleks. Karena, prostitusi itu sendiri sudah ada sejak dahulu kala.

“Yang harus dilakukan adalah ketahui dulu akar masalahnya. Kenapa kok sampai para remaja ini memutuskan untuk memilih jalan itu. Apakah untuk bertahan hidup atau yang lain, karena masalah ini tak semudah itu diselesaikan,” ucapnya, Rabu (23/3/2022).

Mengawasi bisnis lendir berbasis online melalui aplikasi MiChat dan menindak temuan yang ada merupakan upaya penanganan paling ujung permasalahan, bukan akarnya. Maka menurutnya, pemerintah harusnya menganalisa dan menelusuri apa yang menjadi akar permasalahan yang mendorong mereka terjun ke dunia prostitusi.

“Saya kira harusnya tidak hanya mantau lewat MiChat. Saya bingung, cara memantaunya itu seperti apa, apakah dengan melihat mereka menjajakan diri, apakah tidak membuat mereka semakin terekspos,” ucapnya.

Menurut Amithya Ratnanggani mengawasi lewat aplikasi hanya sebagian saja dari upaya penting yang harusnya dilakukan oleh pemerintah.

“Saya yakin pemantauan melalui MiChat itu cara yang seper sekian dari yang utama. Yang utama itu ibarat sakit, obati lukanya supaya sembuh dan cari penyebabnya agar tak sakit lagi,” imbuhnya.

Dia mengatakan, bisa jadi terduga pelaku prostitusi online yang ditemukan akhir-akhir ini merupakan korban. Bahkan bisa jadi juga mereka adalah korban eksploitasi perempuan.

“Apakah mereka terjebak, terpaksa atau ada intimidasi dari oknum-oknum tertentu kan kita tidak tau. Jadi ini mesti kita gali dulu, kalau menurut saya pemantauan lewat MiChat itu adalah yang terakhir lah kalau akarnya sudah ketemu,” pungkas politisi PDIP itu.