Tugujatim.id – Jelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus, banyak anak muda dan masyarakat mengibarkan bendera berlogo Jolly Roger ala anime One Piece, baik di rumah, kendaraan maupun tempat umum. Tren ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi terhadap bendera One Piece tersebut.
Abdus Salam, M.Si dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berpendapat fenomena ini tidak bisa dipandang sebatas ikut-ikutan, melainkan sebuah ekspresi sosial. Anak muda tidak akan bangga dengan bendera Merah Putih sebagai lambang negara jika tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Bagi mereka, bendera Merah Putih kerap kali terasa hanya sebagai simbol seremonial yang tidak berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari, seperti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana hingga doktor. Selain itu, tren ini juga dipengaruhi oleh masifnya arus informasi di media sosial.
“Biasanya, dalam konteks sosiologi, hal yang jadi trending topic dijadikan sebagai siimbol. Mereka menggunakan simbol-simbol unik yang unik untuk mencuri perhatian, terutama di momen-momen penting seperti menjelang Hari Kemerdekaan,” kata Abdus Salam.
BACA JUGA: DPRD Surabaya Minta Pemkot Tindak Tegas Pengibar Bendera One Piece Jelang HUT RI
Salam menyoroti respons pemerintah yang beberapa terlalu berlebihan dalam menyikapi fenomena serupa. Pemerintah menganggap pengibaran bendera ini sebagai makar atau tindakan pidana. Ia melihat ini sebagai ‘kegenitan yang dilakukan oleh elit negara’. Ia menyarankan pemerintah untuk bersikap biasa saja dan tidak terlalu reaktif. Terkecuali bendera merah putih di ganti ataupun merusak bendera negara.
Sikap bijaksana dalam menyikapi ekspresi simbolik ini pernah dicontohkan oleh Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saat merespons isu pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Saat itu, Gus Dur dengan tenang menyatakan, “Ya sudah, anggap saja bintang kejora itu umbul-umbul.”
Gus Dur memahami bahwa bendera Bintang Kejora memiliki nilai kultural, bukan politis. Pendekatan serupa bisa diterapkan untuk memahami fenomena One Piece ini. Sebuah ekspresi kultural dari generasi muda yang mencari identitas dan cara baru untuk bersuara. Alih-alih melarang, fenomena ini sebaiknya dijadikan bahan diskusi dan merefleksikan diri.
Menurut salam, pendidikan dan keluarga bisa berperan dengan memanfaatkan momen ini untuk membahas nasionalisme yang lebih relevan dan substansial. Nasionalisme tidak hanya soal upacara bendera, tetapi juga tentang bagaimana mengisi ruang-ruang kemerdekaan dengan hal-hal positif, seperti bekerja sungguh-sungguh dan menghindari korupsi atau belajar sungguh-sungguh bagi siswa dan mahasiswa. Ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.
BACA JUGA: Gubernur Khofifah Imbau Warga Tak Kibarkan Bendera Bajak Laut One Piece
“Bisa saja, teman-teman itu ikut-ikutan karena ingin viral saja. Ingin agar konten yang idbuat banyak viewersnya. Jadi saya rasa tidak semua ekspresi anak muda dianggap sebagai perlawanan politik. Ada kalanya, hal itu hanya sekadar konten belaka,” katanya.
Terakhir, Salam berharap nasionalisme tidak hanya dimaknai sebagai seremonial semata. Tapi juga sebagai komitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan, sehingga generasi muda bisa lebih bangga pada Merah Putih yang berkibar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Darmadi Sasongko
