TUBAN, Tugujatim.id – Naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban tahun 2021 disikapi oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tuban. Mereka melakukan audiensi dengan Dinas Sosial, P3A dan Pemas Kabupaten Tuban, Rabu (19/1/2022).
Data yang dirilis BPS Tuban pada Maret 2021 menerangkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban pada Maret 2021 naik dibandingkan Maret 2020. Persentase penduduk miskin meningkat dari 15,91 persen menjadi 16,31 persen naik sekitar 0,4 persen.
Sekretaris KNPI Tuban, Wawan Purwadi, menjelaskan bahwa Pemkab Tuban bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti program pemberdayaan, pelatihan, bantuan permodalan, dan lain-lain.
“Jangan sampai, banyak program berorientasi pemecahan kemiskinan tapi tidak tepat sasaran. Terobosan-terobosan harus segera dilakukan,” kata Wawan saat memulai audiensinya.
Di tempat yang sama Sutrisno Puji, Ketua DPD KNPI Tuban, menambahkan perlu adanya inovasi-inovasi yang bisa mendorong angka kemiskinan di Kabupaten Tuban segera turun.
RPJMD yang telah disusun harus berpihak pada masyarakat Tuban dan menurunkan angka kemiskinan yang telah akut menjadi turun seperti pada rilis BPS tersebut.
“Kita mendorong adanya program prioritas untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban,” ungkapnya.
Selain itu, perlu adanya inovasi program pengentasan kemiskinan terkait penyaluran Bansos dan pendataan BUMDes yang valid untuk peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Tuban
“Penatausahaan dana CSR harus bisa lebih baik untuk pengentasan kemiskinan,” tandasnya.
Tak hanya itu, DPD KNPI Tuban juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk forum multi stakeholder.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Sosial, P3A dan Pemas Kabupaten Tuban, Rarin Suryani, menjelaskan terkait upaya yang dilakukan pemerintah selama ini untuk pengentasan kemiskinan. Mulai perbaikan pemutakhiran basis data terpadu secara digital hingga terjun langsung ke masyarakat terkait dengan data warga miskin agar tepat sasaran.
Pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin untuk program prioritas mendorong One Product One Village, sehingga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai skala rumah tangga.
“kita sekarang fokus pada perbaikan pemutakhiran basis data terpadu secara digital, biar nanti segera bisa rilis hasilnya, banyak data di masyarakat yang masih belum selesai diupdate, segera mungkin selesai,” jelas Sekretaris Dinas yang baru seminggu dilantik tersebut.
