MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang mengingatkan 34 ribu warga Kota Malang berada di garis kemiskinan pada 2025. Pesan itu disuarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna penetapan Ranperda APBD 2026 pada Kamis (27/11/2025).
Jubir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan menyinggung capaian investasi Kota Malang di tahun 2025 ini yang disebut sebut telah menyentuh angka Rp 1,5 triliun.
Baginya, hal itu bukan kabar yang menggembirakan. Sebab, investasi biasanya memicu pertumbuhan penduduk. Ia menyebut pertumbuhan penduduk Kota Malang rata rata mencapai 0,33 persen, sehingga juga mempengaruhi kenaikan jumlah pengangguran.
Padahal, Pemkot Malang masih punya PR serius untuk mengatasi angka pengangguran. Di sisi lain, satu hal yang tak kalah serius, Harvad mengingatkan tingginya jumlah penduduk Kota Malang yang berada di garis kemiskinan.
“Masalah kemiskinan tengah menghantui Kota Malang. Terdapat 34.410 jiwa dari masyarakat kita yang berada di garis kemiskinan,” tegasnya.
“Tentu hal ini harus menjadi konsen pembangunan dengan segala tantangan di 2026 nanti,” imbuhnya.
Di dalam Ranperda APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 2,21 triliun dari rancangan Rp 2,17 triliun. Kemudian belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2,41 triliun. Dari angka itu, jelas akan ada defisit.
Harvad mendorong Pemkot Malang benar benar dapat mengelola anggaran secara produktif hingga dapat memberikan dampak pembangunan yang terukur, matang dan tepat sasaran.
BUMD Kota Malang juga diminta mengambil peran vital sebagai stabilisator ekonomi, penjaga daya beli masyarakat, pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif UMKM dan penopang PAD Kota Malang.
“Pengendalian inflasi juga harus menjadi konsen kebijakan terutama pada komoditas yang mentriger kenaikan inflasi,” tandasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko
