KOTA MALANG, Tugujatim.id – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani mendorong prinsip inklusifitas menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang 2026. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada 4 Februari 2025.
Amithya menekankan bahwa inklusivitas menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Inklusivitas harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam RKPD 2026. Ini penting agar seluruh masyarakat Kota Malang merasakan manfaat dari pembangunan yang direncanakan,” ucapnya.
Menurutnya, peran serta seluruh stakeholder juga penting dalam proses penyusunan RKPD. Sehingga kebijakan yang akan diterapkan bisa menyentuh berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan hingga budaya.
Dia juga mendorong Pemkot Malang bisa menyelaraskan RKPD yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Malang dengan program program prioritas di masing masing OPD.
“Sehingga ketika nanti kebijakan dibuat, sudah terkonsep secara garis besar, secara makro disusun dan tinggal secara mikro disusesuaikan aja,” tuturnya.
BACA JUGA: Ketua DPRD Kota Malang Suarakan 6 Isu Strategis di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026
Dalam Musrenbang di Kecamatan Lowokwaru tersebut terdapat 1.708 usulan. Sebanyak 763 usulan ditujukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rinciannya, 189 usulan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).
BPBD 15 usulan, Dispora 56 usulan, Dinkes 132 usulan, Dispangtan 67 usulan. Lalu Diskominfo 38 usulan, Diskopindag 21 usulan, DLH 13 usulan, Disdikbud 134 usulan, Dishub 22 usulan, Dinsos 27 usulan, Disnaker 16 usulan serta Satpol PP mendapat 15 usulan. (ADV).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko
