DPRD "Pelesiran" ke Yogyakarta, Warga Tuban Bereaksi dengan Gelar Demo di Gedung Dewan - Tugujatim.id

DPRD “Pelesiran” ke Yogyakarta, Warga Tuban Bereaksi dengan Gelar Demo di Gedung Dewan

  • Bagikan
Puluhan massa yang mengatasnamakan warga Tuban menggelar aksi demo di bundaran Patung Letda Sucipto dan di depan Gedung DPRD Tuban, Jumat (13/08/2021). (Foto: Mochamad Rochim/Tugu Jatim)
Puluhan massa yang mengatasnamakan warga Tuban menggelar aksi demo di bundaran Patung Letda Sucipto dan di depan Gedung DPRD Tuban, Jumat (13/08/2021). (Foto: Mochamad Rochim/Tugu Jatim)

TUBAN, Tugujatim.id – Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan warga Tuban bergerak untuk menggelar aksi demo di bundaran Patung Letda Sucipto dan depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Jumat (13/08/2021).

Mereka mempertanyakan kegiatan Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan anggota dewan di salah satu hotel mewah di tengah Kota Yogyakarta pada 6-8 Agustus 2021. Mereka menganggap anggota eksekutif dan legislatif sedang pelesiran.

Koordinator lapangan aksi ini bernama Abd. Rohim saat dikonfirmasi mengatakan, di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), eksekutif dan legislatif malah melakukan kegiatan di luar kota.

Warga Tuban menggelar aksi demo sebagai bentuk protes DPRD "pelesiran" ke Yogyakarta, di bundaran Patung Letda Sucipto dan di depan Gedung DPRD Tuban, Jumat (13/08/2021). (Foto: Mochamad Rochim/Tugu Jatim)
Warga Tuban menggelar aksi demo sebagai bentuk protes DPRD “pelesiran” ke Yogyakarta, di bundaran Patung Letda Sucipto dan di depan Gedung DPRD Tuban, Jumat (13/08/2021). (Foto: Mochamad Rochim/Tugu Jatim)

“Ini telah menyakiti hati rakyat Tuban yang telah berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19,” ucap Rohim dalam aksinya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang bersumber dari APBD sendiri sesuai instruksi dari Mendagri.

“Segera mungkin bansos disalurkan. Mereka (masyarakat, red) sudah sangat membutuhkan,” ujarnya dalam orasi.

Puas berorasi di bundaran Patung Letda Sucipto, mereka masuk ke dalam Gedung DPRD Tuban. Sayangnya, saat di sana mereka tidak ditemui anggota dewan. Bahkan, sweeping di dalam pun dilakukan. Namun, tidak ada satu pun wakil rakyat di tempat itu.

“Kami sangat kecewa. Mereka (DPRD, red) dipilih oleh rakyat. Mereka juga digaji dari uang pajak rakyat. Namun, pada saat rakyat membutuhkan malah tidak ada. Ini menambah sakit hati rakyat,” ungkapnya.

Mereka juga menyegel ruang rapat paripurna yang berada di lantai dua dengan tulisan “Ruangan Ini Dijual”. Itu sebagai simbol kalau gedung itu tidak dipergunakan rapat lagi.

Warga Tuban yang menggelar aksi demo menyegel ruang rapat paripurna yang berada di lantai dua dengan tulisan "Ruangan Ini Dijual" di Gedung DPRD Tuban, Jumat (13/08/2021). (Foto: Mochamad Rochim/Tugu Jatim)
Warga Tuban yang menggelar aksi demo menyegel ruang rapat paripurna yang berada di lantai dua dengan tulisan “Ruangan Ini Dijual” di Gedung DPRD Tuban, Jumat (13/08/2021). (Foto: Mochamad Rochim/Tugu Jatim)

“Tadi kami juga menyegel ruangan. Sebab, mereka (eksekutif dan legislatif, red) memilih rapat di luar kota. Maka kami tulisi dijual saja,” jelasnya.

Karena tidak ada satu pun yang menemui massa, mereka mengancam akan tetap bertahan di gedung dewan sampai masa waktu yang tidak ditentukan.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Tuban Kompol Budi Santoso mengatakan, pihak akan mengawal penuh aksi. Kalaupun sampai pukul 18.00, para demontrans belum membubarkan diri, akan dikomunikasikan lagi dengan mereka.

“Ini kan masih sore. Nanti kalau sudah batas waktunya akan kami koordinasikan,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Tuban dihebohkan dengan kegiatan yang melibat eksekutif dalam hal ini, yaitu Pemkab dan DPRD Tuban pada 6-8 Agustus 2021. Kedua instansi ini membahas terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021 di Yogyakarta, salah satu provinsi yang masih masuk daerah risiko tinggi atau zona merah.

Tak hanya itu, anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan ini terbilang lumayan besar. Informasi yang diterima Tugu Jatim, anggaran daerah yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut hampir menghabiskan Rp 500 juta lebih. Hal ini pun memantik sejumlah kalangan yang ingin komentar. Salah satunya organisasi ekstra kampus, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban.

Saat dikonfirmasi Ketua PC PMII Tuban Khoirukum Mimmu’aini menegaskan, apa pun alasannya, anggota DPRD bersama sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Tuban menggelar rapat perubahan APBD di luar kota itu tidak dibenarkan. Apalagi, rapat tersebut berlangsung di sebuah hotel mewah Swiss Belboutique.

‘’Padahal, ruang rapat di gedung dewan sudah megah. Pun masih representatif untuk digunakan membahas (P-APBD, red) itu, ’’ tegas Aini, sapaan akrabnya, kepada Tugu Jatim, Senin (09/08/2021).

  • Bagikan