TUBAN, Tugujatim.id – Banjir Plumpang tidak hanya persoalan dampak terhadap pertanian warga, tetapi juga menyingkap persoalan lama yang belum tuntas, yakni lemahnya pengelolaan pintu air dan sistem saluran di wilayah tersebut.
Komisi I DPRD Kabupaten Tuban banjir mendorong untuk melanjutkan upaya advokasi dan koordinasi lintas instansi. Salah satu langkah teranyar, mendatangi Kantor Perum Jasa Tirta I di Kota Malang pada Jumat (11/7/2025). Kunjungan tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai komunikasi yang sebelumnya telah dijalin bersama BBWS Bengawan Solo, Dinas PU SDA Jatim, hingga Kementerian PUPR.
Dalam forum diskusi teknis itu, Komisi I menyuarakan keprihatinan atas rendahnya respons pengelolaan pintu air, terutama di kawasan Jabung dyke. Karena selama ini banjir merendam puluhan hektare sawah petani.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, yang turut mendampingi rombongan menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar soal debit air, melainkan berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani dan keberlangsungan produksi pangan.
Anggota Komisi I, Siswanto, bahkan menyoroti pola teknis pengaturan air yang dianggap merugikan warga di hilir.
“Jangan sampai ada anggapan satu desa bisa dikorbankan demi menyelamatkan wilayah lain. Ini bukan soal teknis semata, ini soal keadilan,” ucapnya.
BACA JUGA: Kesaksian Siswa Saat Temukan Belatung di Makanan MBG: Pas Dibuka, Baunya Tidak Begitu Sedap!
Komisi I juga mengingatkan, Kecamatan Plumpang dan Widang merupakan daerah penyangga pangan penting di Tuban dan Jawa Timur. Jika musim tanam tertunda karena banjir, maka dampaknya bisa berlanjut ke gangguan distribusi hasil pertanian dan ketahanan ekonomi warga.
Tak sekadar berhenti di ruang rapat, Komisi I juga melakukan peninjauan langsung ke Desa Bandungrejo, salah satu titik terdampak banjir. Turut hadir perwakilan dari Perum Jasa Tirta I serta HIPPA Kecamatan Plumpang dalam kunjungan lapangan pada Rabu (16/7/2025).
BACA JUGA: Dinkes Tuban Tekankan Pentingnya Higienis dan Sanitasi di Setiap Tahap Pengolahan Makanan MBG
Dari hasil pengamatan dan evaluasi, akhirnya disepakati penambahan tinggi bukaan pintu air Jabung dari sebelumnya 2–3 meter menjadi 3,4 meter. Langkah ini terbukti ampuh. Hanya dalam waktu satu hari, air mulai surut dan petani bisa kembali turun ke lahan.
“Ini bukan akhir, tapi awal dari perbaikan. Kami akan terus kawal, agar penanganan tidak bersifat reaktif, tapi terencana,” tegas Siswanto.
Komisi I menegaskan, solusi jangka pendek sudah berjalan, namun penyusunan langkah jangka panjang akan terus didorong. Mereka berharap pengelolaan air ke depan bisa lebih berpihak kepada warga dan meminimalkan risiko kerugian yang terus berulang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
