Tugujatim.id – Pemerintah tengah menyiapkan dua skenario penyelamatan Sritex (PT. Sri Rejeki Isman Tbk), setelah perusahaan tekstil ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Rencana ini diharapkan mampu mengamankan posisi Sritex yang begitu penting dalam industri tekstil nasional, sekaligus melindungi nasib ribuan pekerja yang terdampak.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa skenario penyelamatan akan disesuaikan dengan hasil kasasi yang saat ini tengah diajukan oleh pihak Sritex.
Rencana Pemerintah Berdasarkan Hasil Kasasi
Skenario pertama yang disusun oleh pemerintah akan diterapkan jika kasasi Sritex diterima. Pada skenario ini, pemerintah akan fokus menjaga keberlangsungan produksi perusahaan dan meminimalkan gangguan terhadap jalur ekspor yang menjadi tumpuan utama Sritex.
“Dalam kedua skenario, komitmen utama pemerintah tetap pada upaya penyelamatan tenaga kerja, memastikan agar proses produksi berjalan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.
Langkah ini, lanjutnya, juga dimaksudkan untuk menjaga nama baik Indonesia di pasar internasional, mengingat sebagian besar produksi Sritex ditujukan untuk ekspor.
Jika kasasi Sritex ditolak, pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan yang mencakup opsi hukum berupa peninjauan kembali (PK). Di sini, peran pemerintah akan memastikan kelancaran produksi Sritex di pabrik-pabriknya.
Hambatan produksi di kawasan berikat akan diatasi dengan intervensi Bea Cukai, sehingga barang produksi Sritex dapat kembali diekspor. Upaya ini penting untuk mempertahankan loyalitas klien internasional yang selama ini menjadi pasar utama produk tekstil Sritex, termasuk seragam militer yang memiliki reputasi tinggi.
Dukungan Terhadap Restrukturisasi Utang
Skenario penyelamatan pemerintah juga menyasar penyelesaian utang perusahaan melalui mekanisme homologasi, atau restrukturisasi utang dengan para kreditur. Pemerintah berharap adanya kesepakatan yang memungkinkan Sritex tetap beroperasi, sambil memenuhi kewajiban finansialnya.
“Pemerintah berharap proses homologasi dapat berjalan, karena kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi Sritex untuk merestrukturisasi utang dan kembali menata bisnisnya,” tandas Agus.
Dengan homologasi, pemerintah optimis bahwa Sritex akan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal, terutama di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, yang banyak bergantung pada aktivitas ekonomi perusahaan.
Usulan Alternatif dari Pihak Ketenagakerjaan
Dari sisi ketenagakerjaan, perwakilan serikat pekerja mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan opsi take over atau pengambilalihan aset Sritex, mengingat skala perusahaan yang besar dan dampaknya pada kesejahteraan tenaga kerja. Dengan mengambil alih Sritex, pemerintah dapat menjadikannya sebagai BUMN baru yang fokus pada industri tekstil. Alternatif lainnya adalah memberikan pinjaman dengan syarat pengawasan ketat, yang dapat memungkinkan Sritex menyelesaikan kewajiban utangnya tanpa harus memangkas tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pemerintah berharap skenario penyelamatan ini akan menjadi acuan bagi industri tekstil lainnya yang berpotensi menghadapi krisis serupa, dengan fokus pada stabilitas tenaga kerja dan keberlanjutan produksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: Muhammad Abdul Majiid Al-Wahab/Magang
Editor: Darmadi Sasongko
