SURABAYA, Tugujatim.id – Aktivis Anti Korupsi Jatim menyoroti kasus dugaan korupsi dana hibah pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak beberapa waktu lalu. Aktivis tersebut menganggap KPK bekerja setengah-setengah dalam membongkar kasus dana hibah yang menyeret Wakil DPRD Jatim dan beberapa orang yang terlibat itu.
Salah satu aktivis Anti Korupsi Jatim Miko Saleh mengatakan, seharusnya kasus yang ditangani KPK itu dapat menyeret banyak orang lebih banyak lagi meski tanpa OTT.
“Seharusnya KPK bekerja lebih keras lagi, jangan setengah-setengah seperti ini. Lakukan pengembangan kasus. Sampai di mana dana itu mengalir. Sebab, persoalan dana hibah ini jika dilihat saksama secara struktural seharusnya ketua DPRD Jatim dan beberapa pihak juga harus diperiksa,” katanya saat ditemui Tugujatim.id, Senin (19/12/2022).
Miko melanjutkan, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini hanya berhenti di wakil ketua DPRD Jatim, penangkapan yang dilakukan lebih mengarah ke politisasi dan terkesan menyudutkan golongan maupun kelompok tertentu.
“Kalau sampai penangkapan kemarin hanya berhenti di wakil ketuanya saja. Artinya, ada apa dengan KPK kok getol menahan wakil ketua dari Fraksi Golkar? Kalau OTT ini murni seharusnya berkelanjutan dan saya meyakini akan ada orang lagi yang terlibat jika dilakukan pengembangan karena ini sistematis,” imbuhnya.
Dia meminta KPK sebagai lembaga andalan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi dapat bekerja secara maksimal tanpa tebang pilih dan benar-benar menjalankan amanah yang diembannya.
“Jadi saya tekankan lagi, jangan sekali-kali takut memeriksa secara keseluruhan badan yang kotor. Jika seperti ini terkesan ada pesanan dan sekali lagi orang berpikir ini politis. Kami menyarankan agar KPK menyelesaikan kasus dugaan korupsi dana hibah DPRD Jatim ini hingga ke akarnya. Ketua DPRD Jatim, gubernur Jatim, dan sekdaprov juga,” tegasnya.
