BOJONEGORO, Tugujatim.id – Pemkab Bojonegoro gelar focus group discussion (FGD) ekonomi hijau untuk menata kembali perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan trade-off kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan paradigma baru “Build Back Better” melalui implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
Acara yang digelar di ruang Creative Room lantai IV Gedung Pemkab Bojonegoro pada Senin (29/03/2021) ini, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah M. Anwar Muktadlo menyampaikan bahwa ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
“Ekonomi hijau merupakan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial,” ujarnya.
Muktadlo mengatakan, gagasan ekonomi hijau itu sendiri melengkapi gagasan pembangunan secara berkelanjutan, prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan.
“Meski begitu, implementasi ekonomi hijau tentu tidak mudah dilakukan, masih memerlukan persiapan regulasi pendukung serta pemahaman para pelaku enonomi,” katanya.
Dengan digelarnya FGD ekonomi hijau di Kabupaten Bojonegoro, harapannya dapat mendiskusikan beragam tantangan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian daerah dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, juga mendiskusikan desain implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Bojonegoro.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan secara teritorial 40 persen wilayah Bojonegoro merupakan wilayah kehutanan, tentunya banyak potensi-potensi pertanian dan perkebunan. Selain itu, Bojonegoro juga wilayah yang menjadi penyumbang 30 persen produksi minyak nasional.
Berkaitan dengan menuju ekonomi hijau, pihaknya belajar dari beberapa kabupaten, kota, atau provinsi di saat kondisi sumber daya alam migasnya tidak direncanakan dengan baik, maka akan menjadi sebuah permasalahan di masa datang.
“Maka dari itu, perlu adanya FGD bagi Pemkab Bojonegoro untuk merencanakan dan menentukan persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dan diterapkan menuju ekonomi hijau nantinya,” kata Anna Muawanah. (Mila Arinda/ln)
