PASURUAN, Tugujatim.id – Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai polemik di masyarakat. Rangkaian protes berdatangan baik dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat luas.
Menanggapi polemik tersebut, Gema Keadilan Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM. Ketua Gema Keadilan Jawa Timur, Ahmad Fuad Rahman, mengungkapkan jika keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada hari Sabtu (03/09/2022) tidak sesuai.
Pasalnya, kenaikan BBM justru terjadi di tengah turunnya harga minyak dunia dan saat kondisi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi pasca pandemi.
“Apalagi situasi ekonomi Indonesia yang saat ini masih sangat terpuruk akibat buruknya tata kelola keuangan negara dan ditambah pandemi Covid-19 dua tahun terakhir membuat berbagai sendi perekonomian Indonesia terpukul,” ujar Ahmad Fuad Rahman dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (07/09/2022).
Ahmad Fuad Rahman mengungkapkan buruknya kondisi perekonomian mengakibatkan meningkatnya pengangguran terbuka dan indeks kemiskinan di Indonesia.
Menurut data BPS di Jawa Timur sendiri, per-September 2021 tercatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 4,259 juta jiwa. Menurutnya, besaran garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata di Jawa Timur adalah dengan pendapatan sebesar Rp 1.842.875 per rumah.
“Sehingga disimpulkan kenaikan harga BBM sangat memberatkan bagi kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Mulai dari kalangan petani, nelayan, buruh, tenaga honorer, usaha mikro, dan sektor informal,” ungkapnya.
Selain itu, Gema Keadilan Jawa Timur menilai jika kenaikan harga BBM akan memicu efek domino terhadap harga komoditi ekonomi lainnya. Kenaikan harga komoditi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi dan distribusi seiring mahalnya harga BBM.
“Hal ini dapat memicu inflasi, memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia serta berisiko mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Padahal konsumsi rumah tangga jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Adapun terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang dicanangkan oleh pemerintah, Ahmad Fuad Rahman menganggap bantuan tersebut kurang relevan dengan masalah kenaikan BBM. Pasalnya, BLT BBM senilai Rp 600.000 ribu tersebut hanya akan dirasakan oleh sebagian masyarakat.
Di Jawa Timur sendiri hanya ada sekitar 1,7 juta keluarga penerima manfaat yang terdaftar untuk mendapat BLT BBM.
“Hal ini tentu sangat timpang mengingat dampak buruk yang diberikan atas kenaikan BBM lebih besar daripada manfaat BLT yang diberikan oleh Pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, Gema Keadilan Jawa Timur menilaj pemberian BLT terkesan tendensius. Adanya BLT BBM juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan utama yang disampaikan berkaitan dengan tidak meratanya subsidi BBM.
“Belum lagi data BLT penerima bansos masih carut marut dan berpotensi tidak tepat sasaran,” imbuhnya.
Dari berbagai permasalahan diatas, Ahmad Fuad Rahman selaku Ketua Gema Keadilan Jawa Timur mewakili aspirasi seluruh elemen masyarakat dengan tegas menyatakan menolak kenaikan harga BBM.
“Gema Keadilan Jawa Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia dan masyarakat Jawa Timur menyatakan untuk menolak keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan akan melakukan aksi penolakan secara nyata baik secara mandiri maupun bersama dengan elemen bangsa lainnya,” pungkasnya.
