MALANG, Tugujatim.id – Kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dikemas dengan tema High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Rabu (10/08/2022). Dalam acara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak semua elemen strategis untuk bersinergi sesuai komitmen GNPIP. Tujuannya untuk upaya pengendalian inflasi pangan di Indonesia.
Gubernur Khofifah mengatakan, ada beberapa langkah strategis pengendalian inflasi melalui 4K. Yakni, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Menurut dia, semua elemen strategis, baik lokal, regional, maupun nasional, harus bergerak bersama sehingga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“GNPIP ini membutuhkan strong partnership dan strong commitment di antara seluruh elemen strategis,” kata Khofifah.
Dia juga menjelaskan, inflasi Jatim pada Juli 2022 cukup tinggi sebesar 0,61 persen month per month. Hal itu dipicu harga beberapa komoditas pangan, termasuk cabai. Untuk cabai merah dan bawang merah sudah menurun signifikan. Sementara telur dan daging ayam masih di atas harga eceran tertinggi (HET).
Alasannya memang pakan ayam, pakan ternak, terutama 50 persen dari jagung harganya relatif masih cukup tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah.
“Format-format seperti ini memang membutuhkan penyelesaian berupa macro policy secara nasional yang menjadi bagian sangat penting,” tuturnya.
Khofifah menambahkan, saat terjadi inflasi seperti saat ini, maka dibutuhkan intervensi efektif yang harus dilakukan kepala daerah. Utamanya, panduan regulasi dari pusat yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang secara year on year 5,74 persen tertinggi di Indonesia. Angka ini juga menjadikan Jawa Timur sebagai lokomotif perekenomian nasional. Selain itu, posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional juga memiliki peranan penting dalam pengendalian inflasi pangan.
“Dalam mengendalikan inflasi pangan, kami akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama TPID Jatim. Di antaranya, perluasan kerja sama antar daerah (KAD) dalam lingkup Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain, melakukan operasi pasar prioritas yang targeted dan terukur, serta digitalisasi hulu-hilir komoditas pangan,” ujarnya.
Gubernur Khofifah juga mengungkapkan, kerja sama antar daerah telah rutin dilakukan oleh provinsi Jawa Timur. Salah satunya melalui kegiatan misi dagang Provinsi Jatim dengan berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak, termasuk para pengusaha dan pedagang.
“Kami ini hampir setiap bulan melakukan misi dagang dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini salah satunya ter-support sangat signifikan dari misi dan antar pulau antar provinsi,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan, TPID Jatim akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung upaya pengendalian inflasi pangan, baik dengan Kabupaten Kota di Jawa Timur maupun dengan provinsi lain.
Karena itu, kepada seluruh kepala daerah kabupaten-kota di Jawa Timur, Khofifah mendorong untuk terus saling update bersama. Hal ini sejalan dengan harapan Gubernur Bank Indonesia (BI) yaitu menurunkan inflasi pangan maksimal 5-6 persen.
“Kalau saya tentu berharap di bawah itu. Saya rasa kerja keras semuanya memungkinkan untuk bisa melakukan stabilisasi harga, terutama harga pangan,” ujarnya.
Gerakan Gotong Royong Pulihkan Ekonomi
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, kondisi dunia saat ini sedang bergejolak. Kondisi ekonomi global sedang menuju resesi serta geopolitik perang Ukraina dan Rusia memengaruhi ekonomi dunia.
Hal itu tidak menyerang langsung, tapi berdampak kepada Indonesia. Perry melanjutkan, inflasi di Indonesia sudah hampir 5 persen, masih lebih rendah dari negara lain, tapi harus tetap bertahan dalam kondisi saat ini.
Menurut dia, inflasi pangan Indonesia mencapai 10,7 persen, yang seharusnya tidak boleh lebih dari 5 persen. Dan harus turunkan menjadi 6 atau sampai 5 persen karena berimbas langsung ke masyarakat.
Karena itu, melalui GNPIP ini, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya dalam pengendalian inflasi pangan.
“Mari bersama gelorakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan semangat kemerdekaan, proklamasi mensejahterakan rakyat untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju,” terangnya.
Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyampaikan apresiasi atas sinergi GNPIP yang menurutnya akan mendorong berbagai terobosan berbasis gotong royong dan menyatakan perang untuk menekan laju inflasi. Karena gotong royong adalah modal sosial utama yang dimiliki Indonesia dan sudah terbukti pada penanganan Covid-19.
“Melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, ayo gelorakan semangat gotong royong yang menjadi modal sosial bangsa kita yang telah teruji di dalam menghadapi tantangan global. Yaitu penurunan ekonomi dan kenaikan inflasi dan melalui semangat gotong royong ini kita akan berhasil melawan perang melawan inflasi,” kata Andreas.
Dia juga mengatakan gotong royong digaungkan oleh TPID.
“Gerakan gotong royong ini harus digaungkan, baik TPID level kabupaten-kota maupun TPID antar provinsi,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dilakukan dengan Deklarasi Komitmen Bersama Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah secara Serentak. Selain itu, dilakukan 7 penandatanganan kerja sama antar daerah (KAD) dan antar pelaku bisnis. Di antaranya, Gapoktan Bina Mitra Jember-Perumda Tunas Kota Malang.
Kemudian Koperasi Putera Blitar-CV Arfan Agro Perkasa Tasikmalaya; Koperasi Putera Blitar – Koperasi Serba Usaha Ferola Mandiri Jaya NTB; Pemkab Banyuwangi – Pemkot Malang; Gapoktan Tani Makmur Banyuwangi – Perumda Tunas Malang; Perumda Tunas Malang – PT Food Station Tjipinang Jaya; dan UD. Sumber Asri Sejahtera – PT Food Station Tjipinang Jaya.
Untuk diketahui, Gubernur Khofifah turut menyaksikan Gerakan Urban Farming–Merdeka 77K dengan cara pemberian bibit cabai secara simbolis berupa Mock Up kepada 5 orang perwakilan kelompok masyarakat oleh Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi XI DPR RI.
Hadir dalam kesempatan ini, Gubernur Bank Indonesia; Anggota Komisi XI DPR RI; Forkopimda Prov Jatim; Sekda Prov Jawa Timur; Sekda Prov NTB; Asisten Gubernur BI Pusat; Kepala BI se-Jawa; Bupati/Walikota Se-Jatim; dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (adv)
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
