SURABAYA, Tugujatim.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan tujuh solusi yang diberikan Pemprov Jatim untuk mengendalikan inflasi pangan pada 2023 di wilayahnya. Menurut Gubernur Khofifah, solusi tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pemprov Jatim saja, tapi juga membutuhkan sinergi para pemangku kepentingan, seperti Bank Indonesia.
Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Indonesia, menjadi satu wadah koordinasi sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna menghasilkan berbagai inovasi dan sinergi kebijakan. Gubernur Khofifah memaparkan tujuh solusi yakni, pertama, seluruh badan pemerintahan terkait mulai dari pemprov, pemkab, dan pemkot se-Jawa Timur bersama satgas pangan harus bekerja sama dengan gabungan kelompok tani (gapoktan), Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (PERPADI), distributor serta Perum Bulog. Kerja sama ini agar dapat mewujudkan stabilisasi pasokan harga pangan (komoditas beras) di Jawa Timur.
“Kedua, kita harus memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah (CBP) tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. Kemudian secara on-farm, untuk meningkatkan ketersediaan pasokan, ada beberapa hal yang dilakukan yakni dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras pertanian, menyusun pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, dan optimalisasi pengamanan produksi,” kata Gubernur Khofifah pada Jumat (17/03/2023).
Keempat, semakin berkembangnya dunia teknologi, pemerintah akan memanfaatkan digitalisasi untuk memasarkan produk pertanian. Selain itu, juga mendorong untuk adanya food station. Kelima, kerja sama bidang pertanian antar daerah penting untuk ditingkatkan.
Keenam, harga pangan di pasar umum yang fluktuatif, maka semua pemkab atau pemkot di Jawa Timur perlu menggelar operasi pasar di waktu-waktu tertentu, terlebih saat beberapa bahan pokok mengalami kenaikan signifikan. Sehingga bahan pokok tetap tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau. Ketujuh, mengoptimalisasikan penggunaan belanja tidak terduga (BTT) sebagai ongkos subsidi bagi pengangkut.
“Tujuh solusi itu kami usulkan agar bisa dilakukan secara bersama-sama sebagai upaya penanganan inflasi di Jawa Timur. Sinergi dan peran aktif harus digerakkan oleh setiap pemkab dan pemkot, forkopimda, satgas pangan dengan semua stakeholder,” paparnya.
Sebagai informasi, melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 capaian inflasi di Jawa Timur lebih redah dari inflasi nasional yakni 0,10 (m to m). Sementara nasional berada di angka 0,16 (m to m). Capaian ini sekaligus menunjukkan wilayah Jawa Timur terendah di Pulau Jawa.
