TUBAN, Tugujatim.id – Sejumlah petinggi partai politik (parpol) yang memiliki wakil di parlemen, beberapa minggu terakhir ini menggulirkan penundaan Pemilu 2024. Artinya, ada ketidaksiapan parpol dalam menghadapinya. Hal tersebut disampaikan lembaga survei Indopol dalam rilis hasil survei nasional periode Januari 2022.
Survei itu dilakukan pada kurun waktu mulai 18–25 Januari 2022. Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling di mana jumlah responden tiap provinsi di wilayah Indonesia diambil secara proporsional berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020 (BPS RI 2020).
Penentuan responden dilakukan secara random sistematis. Kriteria responden adalah mereka yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.
Responden berjumlah 1.230 orang dengan margin error±2,8% dan tingkat kepercayaan 95% (Slovin). Responden merefleksikan laki-laki atau perempuan dan berbagai jenis profesi. Data diolah dengan program SPSS atau Field Survey.
Direktur Indopol Survei Jatim Fauzi menuturkan, beberapa situasi yang dihadapi parpol di antaranya tren peningkatan kepuasan public terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dari 60,08% pada November 2021 meningkat menjadi 72,93% pada Januari 2022. Hal ini menunjukkan menguatnya pengaruh atau politik pada Presiden RI di mata publik.
“Sebaliknya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang merupakan representasi partai politik (political society) di Indonesia masih tetap terpuruk di angka 3,17%,” tulis dalam rilisnya.
Selain itu, adanya kesenjangan pengaruh atau kekuatan politik antara presiden dan partai politik/DPR, yang nampak dari dalam momentum politik kenegaraan seperti, penyusunan, pembahasan, dan penetapan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, satu pekerjaan Maha Kolosal yang berjalan mulus tanpa kritisi berarti dari DPR RI.
Lalu pembahasan dan penetapan UU Ibu Kota Negara (IKN) yang berjalan tanpa hambatan, walau tidak didasari studi yang memadai terkait perpindahan Ibu Kota Negara seharusnya bukanlah keputusan yang remeh dan pelemahan terhadap KPK.
“Selain hal tersebut, komposisi di lembaga legislatif juga tidak menyisakan ruang yang cukup bagi kekuatan oposisi untuk berkembang memainkan perannya. Oposisi tidak menjadi pilihan sadar dan terbuka, tapi menjadi ‘semacam’ oposisi karena memang ditinggal dan diajak dalam koalisi pemerintah,” lanjutnya.
Penerimaan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, masuk dalam kabinet Jokowi telah menutup pintu bagi semua peluang oposisi. Situasi kesenjangan politik ini menghasilkan ketergantungan parpol terhadap Presiden Jokowi.
“Ketika bergantung ke atas dalam hal ini presiden, salah satu konsekuensinya yakni parpol berkurang kemampuannya membangun dan mengembangkan basis serta agenda politiknya di tingkat bawah,” ujarnya.
Keempat, elektoral demokrasi ini praktis tidak berubah dibandingkan pada Pemilu 2019. Bahkan, ada kecenderungan penurunan elektabilitas pada hampir semua parpol pendukung pemerintah, kecuali PDIP dan Gerindra.
Sedangkan Partai Golkar mengalami penurunan cukup besar meski masih di papan atas. Sementara Partai Demokrat relatif mampu bertahan walaupun ditinggalkan sebagai “semacam” oposisi.
“Di antara partai yang terjun bebas adalah PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan PPP,” ungkapnya.
Kelima, menguatnya figur kepala daerah sebagai capres di daerah basis pendukung masing-masing dan keyakinan pendukung partai atas capres yang didukung. Seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Anis Baswedan, maupun figur lainnya.
Lantas Mengapa Isu Penundaan Pemilu 2024?
Ketergantungan partai politik kepada presiden, elektabilitas yang merosot, dan jagoan capres yang kurang laku mendorong partai politik tertentu mengembangkan narasi, membeli waktu, dan menjual gagasan untuk ditawarkan kepada “Presiden” demi kepentingan partai pada Pemilu 2024.
“Isu penundaan Pemilu 2024 juga imbangan isu sekaligus pelengkap menu Periode Jabatan Presiden Ketiga untuk menaksir selera Presiden Jokowi. Era Jokowi adalah era melemahnya partai-partai politik,” terangnya.
Dia melanjutkan, yang bisa digarisbawahi dari isu penundaan pemilu yang santer beredar minggu ini sesungguhnya menggambarkan kegamangan dan ketidaksiapan partai politik menghadapi Pemilu 2024.
“Pemilu 2024 memang masih 2 tahun lagi, tapi perjalanan sejak 2019 menunjukkan ketidakberdayaan partai politik menghadapi keinginan Presiden Jokowi,” ungkapnya.
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
