Tugujatim.id – Provinsi Papua Selatan merupakan provinsi baru di Papua. Provinsi yang jadi salah satu dari tiga provinsi baru yang diresmikan oleh Mendagri RI, Tito Karnavian.
Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu dari tiga provinsi baru di Papua yang diresmikan Pemerintah pada Jumat (11/11/2022), di Jakarta. Selain Papua Selatan, juga terdapat Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Peresmian Papua Selatan tak lepas dari persetujuan DPR dan Pemerintah hingga terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. UU ini didasarkan pada pasal 76 UU No 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2021 terkait Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Kondisi Geografis Provinsi Papua Selatan
Provinsi Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten, di antaranya ialah Kabupaten Merauke, Boven Digul, Mappi, dan Asmat. Kabupaten Merauke kemudian ditetapkan menjadi ibukota provinsi.
Berdasarkan Pasal 4 UU No 14, Provinsi Papua Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang di sisi utara. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sedangkan sisi selatan dan barat berbatasan dengan Laut Arafura dan Laut Aru.
Papua Selatan juga memiliki sejumlah pulau baik pulau besar maupun kecil. Beberapa di antaranya ialah Pulau Habe, Kolepom, dan Komolom yang terletak di Kabupaten Merauke. Sedangkan pulau Binar, Fumirpits, Laag, dan Somerwoo termasuk dalam wilayah Kabupaten Asmat.
Selain pegunungan, wilayah Papua Selatan juga memiliki banyak dataran rendah yang berbatasan dengan Papua Nugini. Juga terdapat sungai besar dan banyak rawa-rawa seperti yang ada di Digul dan Maro.
Potensi Wilayah Provinsi Papua Selatan
Papua Selatan telah digunakan Belanda sebagai kamp tahanan. Salah satunya berada di hulu Sungai Digul atau Boven Digul. Beberapa tokoh nasional sempat ditahan di sana, seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.
Provinsi yang memiliki penduduk asli Papua sebanyak 130.050 jiwa atau 60,08 persen ini, merupakan tempat asal dari suku Asmat, Marind, dan Wambon. Suku-suku tersebut hidup berburu dan berkebun jauh sebelum adanya pendatang. Selain lokalitas, provinsi ini juga terdapat beberapa potensi baik melalui kekayaan alam hingga pertanian dan perkebunan.
Kekayaan dan keanekaragaman hayati Papua Selatan salah satunya ada di Taman Nasional Wasur. Taman nasional ini sering disebut sebagai Sarangeti Papua karena 70 persen wilayahnya berupa sabana. Sisanya berupa rawa, hutan pantai, bambu, dan hutan sagu. Beberapa fauna yang ada di sana antara lain walabi dan burung cendrawasih.
Papua Selatan pernah disorot karena Merauke digadang-gadang menjadi lumbung padi nasional melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Digagas sejak tahun 2007, proyek ini diresmikan pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu dilanjutkan dengan pengadaan lahan 200.000 hektar pada masa Presiden Jokowi.
Pada tahun 2020, tercatat produksi padi mencapai 344.192,32 ton dengan total lahan 61.584 hektar. Selain padi, beberapa komoditas pertanian lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.
Profil Gubernur Pertama Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo
Setelah melalui proses seleksi, Tito Karnavian mengumumkan Apolo Safanpo menjadi Gubernur Papua Selatan yang pertama. Pria kelahiran Agats, 24 April 1975 ini, sebelumnya merupakan staf ahli Mendagri bidang pemerintahan.
Sebelum masuk menjadi staf Mendagri, Apolo Safanpo pernah berkarir di dunia akademik. Ia pernah menjadi ketua jurusan Teknik Sipil Universitas Cendrawasih (Uncen) pada 2003-2005. Selanjutnya ia menjabat Pembantu Dekan III Fakultas Teknik pada 2005-2012 hingga menjadi Dekan pada 2012-2017.
Apolo Safanpo merupakan lulusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Solo. Ia lalu melanjutkan pendidikan magister di Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya. Dan akhirnya memiliki gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang.
Provinsi Papua Selatan memang memiliki potensi dan kekayaan alam yang melimpah. Selain peradaban suku asli, masuknya penjajah Belanda hingga pembangunan oleh pemerintah Indonesia turut berdampak pada perubahan ekologis di Papua Selatan.