Yogyakarta, Tugujatim.id – Jaringan GUSDURian Indonesia secara resmi menolak keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Organisasi yang dipimpin Alissa Wahid ini mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari inisiatif tersebut. Board of Peace atau Dewan Perdamaian diluncurkan Trump pada 22 Januari 2026 di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Inisiatif yang diklaim sebagai upaya penyelesaian pendudukan Israel atas Palestina dan pembangunan kembali Gaza ini telah diikuti beberapa negara, termasuk Indonesia.
Kritik Terhadap Board of Peace
Dalam pernyataan sikapnya, Jaringan GUSDURian mengkritik keras Board of Peace karena dinilai sangat kental dipengaruhi kepentingan Amerika Serikat. Organisasi ini menyoroti beberapa kelemahan mendasar dari inisiatif tersebut.
Pertama, rancangan awal Board of Peace dibuat secara sepihak tanpa konsultasi dengan bangsa Palestina. Bahkan tidak ada satu pun wakil Palestina yang duduk dalam dewan tersebut.
Kedua, inisiatif ini tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas dan berpotensi melemahkan mekanisme lembaga resmi internasional seperti PBB.
Hal ini dikhawatirkan akan menghasilkan keputusan yang tidak transparan dan hanya mengikuti kepentingan Amerika Serikat.
“Rencana ini sama saja dengan melakukan pemulihan perdamaian semu tanpa kemerdekaan dan harga diri Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” dikutip Tugujatim.id pada dokumen Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian Menolak Board of Peace, pada Kamis (5/2/2026).
Jaringan GUSDURian menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace telah melanggar amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
Organisasi ini juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 11 UUD 1945, perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta terkait beban keuangan negara harus dilakukan melalui persetujuan DPR.
Keterlibatan Indonesia dinilai hanya akan menempatkan negara sebagai pemberi legitimasi pada kepentingan kekuatan global yang melanggengkan penindasan di Palestina.
Indonesia seharusnya tetap setia pada prinsip politik bebas aktif yang mengupayakan perdamaian dunia melalui mekanisme multilateral di PBB.
Lima Seruan Jaringan GUSDURian
Dalam pernyataannya, Jaringan GUSDURian menyampaikan lima seruan. Pertama, menolak Board of Peace karena bukan jalan menuju kemerdekaan Palestina dan merupakan upaya dominasi politik imperial dengan bungkus perdamaian.
Kedua, mendesak Pemerintah Indonesia menarik diri dari Board of Peace karena bertentangan dengan amanat konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ketiga, meminta pemerintah memaksimalkan mekanisme PBB yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat Palestina melalui Dewan HAM PBB atau mekanisme hukum internasional lainnya.
Keempat, mendorong kelompok masyarakat sipil untuk mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi.
Kelima, menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada perjuangan bangsa Palestina dan melawan genosida yang dilakukan Israel.
*Perdamaian Tanpa Keadilan Adalah Ilusi*
Mengutip pemikiran pendiri Jaringan GUSDURian, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), organisasi ini menegaskan bahwa “perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.”
“Perdamaian sejati tidak boleh dirumuskan dan ditentukan secara sepihak dengan mengabaikan sejarah, luka, dan suara rakyat Palestina. Perdamaian tanpa keadilan hanya akan mengawetkan penjajahan, pendudukan, dan penindasan,” tegas pernyataan yang ditandatangani Alissa Wahid sebagai Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
