JEMBER, Tugujatim.id – Kabupaten Jember ditetapkan sebagai daerah prioritas dalam program pengentasan kemiskinan nasional.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule saat kunjungan kerja ke Jember.
“Kami sangat berterima kasih karena bisa menjadikan Jember sebagai daerah prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Jember sangat tinggi, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 124.000 jiwa,” ujar Iwan Sumule, Kamis (12/2/2026).
Penetapan Jember sebagai prioritas ini bukan tanpa alasan. Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan, kantong kemiskinan di Jember tersebar di tiga lokasi utama, yaitu pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir pantai di wilayah pedesaan.
Target Ambisius Pemerintah Pusat
Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem harus mencapai 0 persen pada 2026, sementara kemiskinan relatif ditargetkan turun menjadi 4,5 persen pada 2029.
Saat ini, angka kemiskinan nasional berada di level 8,25 persen berdasarkan survei BPS terakhir.
“Target penurunan kemiskinan 1 persen setiap tahun memerlukan konsistensi dan kerja keras. Ini kerja berat yang harus kita sinergikan bersama dengan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tegas Iwan Sumule.
Bupati Fawait menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukanlah program instan.
“Pengentasan kemiskinan ini bukan sulap. Hari ini diatasi, besok selesai. Butuh waktu. Yang jelas, lima tahun ke depan kemiskinan di Jember harus turun drastis,” kata pria yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.
Berbagai program konkret sudah disiapkan melalui kolaborasi lintas kementerian yang dikoordinasikan BP Taskin, antara lain:
1. Program hutan sosial, menargetkan masyarakat miskin yang berstatus buruh tani dan tidak memiliki lahan. Program ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan agar tepat sasaran untuk warga di pinggir hutan dan kebun.
2. Kampung nelayan, untuk masyarakat pesisir, BP Taskin berkomitmen membangun Kampung Nelayan di Jember pada 2026.
3. Pelatihan UMKM dan PMI, memberikan pelatihan kepada keluarga miskin ekstrem usia produktif untuk membuka usaha baru atau menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikirim ke negara-negara tujuan dengan pengawalan langsung pemerintah pusat.
4. Perbaikan infrastruktur pendidikan, yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan akan membantu perbaikan sekolah-sekolah yang rusak berat.
5. Pemerataan layanan publik, termasuk pembuatan KTP yang kini bisa dilakukan di tingkat kecamatan, tidak harus di kota.
Iwan Sumule menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan, yang tidak dapat dilakukan oleh beberapa pihak saja.
“Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
BP Taskin tidak hanya bertugas mengkoordinasikan program, tetapi juga mempercepat birokrasi.
“Yang paling sering menghambat program baik adalah birokrasi. Kami bantu percepat supaya bantuan cepat turun,” jelasnya.
Bupati Fawait menyatakan komitmen penuh mendukung kebijakan presiden.
“Apapun kebijakan presiden adalah target kita semua. Tidak boleh pemerintah pusat punya target ke barat, kita malah ke timur,” tegasnya.
Dengan berbagai program berkelanjutan yang telah dirancang, harapan untuk menekan angka kemiskinan di Jember semakin terbuka lebar, meski tantangan berat masih menanti di depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
