SURABAYA, Tugujatim.id – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menerima keluhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang kerap dianggap mengganggu aktivitas.
Hal itu disampaikan warga saat anggota DPRD Surabaya selama masa reses. Adi Sutarwijono menyerap aspirasi di kawasan Mulyorejo, Gununganyar, Rungkut, Sukolilo, Wonocolo, Mulyorejo, dan Bulak.
Warga menyampaikan beberapa keluhannya seperti pembenahan saluran air, perbaikan jalan atau pavingisasi, pemfungsian balai RW, hingga penerangan jalan umum. Berbagai masalah tersebut akan dicarikan solusi oleh pihak DPRD Surabaya.
Baca Juga: Polemik Legalitas Pembentukan Tim Perumus Debat Publik Pilkada, Begini Kata KPU Jember
“Keterlibatan warga masyarakat menunjukkan rasa memiliki atau handarbeni terhadap lingkungannya, terhadap kampungnya. Sehingga pembangunan di semua lini digerakkan dengan semangat besar,” kata Adi, Rabu (06/11/2024).
Sejumlah masalah yang disorot yakni, perbaikan jalan melalui pavingasi dan perbaikan saluran air lewat pemasangan udict yang sudah lama diajukan warga Tenggilis Mejoyo namun tidak segera terealisasi. Kemudian, penertiban pedagang pasar hingga merembet ke jalan akibat adanya perbaikan di Pasar Kendangsari.
“Usulan pembangunan fisik disampaikan kepada Pemkot Surabaya sebagai program pemerintahan. Terkait temuan problem di masyarakat, diharapkan sebagai feedback atau koreksi warga untuk perbaikan ke depan,” ucap Adi.
Dengan begitu, menurut petahana Ketua DPRD Surabaya tersebut, aspirasi warga sangat membantu dalam meracik bahan baku pembentukan kebijakan di Kota Surabaya.
Diketahui, pada 2025 kekuatan APBD Surabaya mencapai Rp12,3 triliun akan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Termasuk, kebijakan pendidikan gratis untuk SD dan SMP.
“Bagi pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu, diberikan bantuan seragam gratis. Ada beasiswa Pemuda Tangguh bagi pelajar SMA/SMK negeri dan swasta,” jelasnya.
Baca Juga: Dropping Air Bersih di Kabupaten Mojokerto Berakhir
Sementara itu, di bidang kesehatan, DPRD Surabaya bersama pemkot telah menerapkan layanan berbasis KTP secara gratis dengan pembiayaan APBD lewat BPJS PBI. Selain itu, Rumah Sakit Surabaya Timur juga siap digunakan serta pembangunan di Surabaya Selatan mulai 2025. Sehingga, ada empat rumah sakit yang dimiliki Pemkot Surabaya.
“Ini bakal mengatasi sejumlah hambatan dalam pelayanan kesehatan karena mengurangi tumpukan pasien,” terang Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut.
Dengan banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat, anggota DPRD Surabaya berkomitmen untuk terbuka dengan segala aduan dan usulan.
“Usulan pembangunan fisik, disampaikan kepada Pemkot Surabaya sebagai program pemerintahan. Terkait temuan problem di masyarakat, diharapkan sebagai feedback atau koreksi warga untuk perbaikan ke depan,” tutur pimpinan DPRD Surabaya tersebut. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Izzatun Najibah
Editor: Dwi Lindawati
