Kiprah Gus Ipin Tangani Kasus Warga Trenggalek yang Positif Covid-19 - Tugujatim.id

Kiprah Gus Ipin Tangani Kasus Warga Trenggalek yang Positif Covid-19

  • Bagikan
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat menyambangi Marmi, keluarga pasien Covid-19 yang dimintai biaya perawatan oleh puskesmas, Selasa (03/08/2021). (Foto: M. Zamzuri/Tugu Jatim)
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat menyambangi Marmi, keluarga pasien Covid-19 yang dimintai biaya perawatan oleh puskesmas, Selasa (03/08/2021). (Foto: M. Zamzuri/Tugu Jatim)

TRENGGALEK, Tugujatim.id – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyayangkan kejadian penarikan biaya perawatan dan screening Covid-19 kepada salah satu warga Desa Siki, Kecamatan Dongko, saat dirawat di salah satu puskesmas. Menurut Gus Ipin, sapaan akrabnya, ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi saat ini screening kepada warga yang berpotensi terpapar virus Covid-19 sedang digalakkan.

Gus Ipin berharap dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sekaligus menekan angka kematian yang diakibatkan oleh penyebaran virus ini. Mendapati laporan berita ini, Gus Ipin segera melakukan klarifikasi kepada puskesmas yang dimaksud pada Selasa (03/08/2021).

“Hari ini saya mengecek kebenaran pemberitaan, ada laporan dari masyarakat dan saya datang langsung ke puskesmas,” ungkapnya saat mendatangi tempat tinggal Padi, 56, warga Dusun Nguluh, Desa Siki, Kecamatan Dongko.

Gus Ipin tidak mau ada penarikan-penarikan biaya, apalagi untuk penanganan kasus Covid-19 ini.

“Kepada seluruh masyarakat dan semua fasilitas medis yang ada di Trenggalek, khususnya yang BLU pemerintah. Pertama yang kami permasalahkan adanya penarikan uang sebesar Rp 1.300.000. Itu rinciannya untuk perawatan UGD, perawatan selama di puskesmas, dan rapid antigen,” imbuhnya.

Meski ada perda aturan tarif, baik pelayanan maupun rapid antigen, khusus untuk antigen kalau masyarakat mengajukan pribadi dengan alasan untuk perjalanan dan segala macam, silakan dikenakan biaya sesuai tarif.

“Sedangkan mereka itu datang kondisinya sakit, terus kita yang men-screening, seharusnya ditanggung oleh pemerintah,” terangnya.

Dia melanjutkan, hasil screening-nya reaktif. Kalau sudah tahu reaktif dan masyarakat minta untuk pulang paksa, apalagi kalau reaktif ya seharusnya puskesmas itu koordinasi dengan satgas di tingkat kecamatan atau di tingkat desa guna melakukan tindakan lebih lanjut.

Gus Ipin menjabarkan, setelah itu dilakukan tes lebih lanjut, di-tracing, toh kalau harus isolasi mandiri di rumah, itu pun harus diantar petugas. Dia menegaskan, semua itu terus diawasi satgas desa.

“Jangan penyelesaiananya pokok harus membayar, KTP dan BPJS ditahan. Toh mereka pulang, pulang sendiri,” ujarnya.

Dia menegaskan, masalahnya tidak selesai, itu biayanya bagaimana, apalagi pasiennya pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Termasuk keluarga miskin, terus cari biaya mereka juga susah.

Kemudian yang kedua penyebaran, belum tentu mata rantainya terputus. Ini bukan solusi menurut saya. Buat pembelajaran, tolong hati-hati untuk pelayanan Covid 19, karena biaya Covid 19 ini sudah ditanggung oleh pemerintah.

Kalaupun ada yang mengajukan untuk Rapid Antigen secara mandiri ya silahkan dikenakan sesuai dengan Perbup yang ada. Sedangkan ini keperluannya untuk screening. Padahal screening ini adalah kebutuhan kita untuk testing dan traching, la kok malah dikenakan biaya untuk masyarakat. “Jadikan pembelajaran,” ungkapnya lagi menegaskan.

Gus Ipin melanjutkan, kalaupun ada orang terpapar Covid-19 dan belum di-PCR, kemudian tidak mau di rumah sakit dan minta cabut pulang paksa, ya harus sepengetahuan satgas untuk langkah-langkah selanjutnya. Jangan sampai asal mbayar, terus tidak boleh pulang.

“Bisa tidak selesai ini Covid-19 di Trenggalek kalau begini penerapannya. Saya mohon bisa dijadikan perhatian untuk semuanya,” lanjut bupati berusia 29 tahun ini.

Masyarakat pun kalau nanti di fasilitas kesehatan, Gus Ipin mengimbau jangan takut untuk di-swab. Terus jangan takut bila nanti dilakukan treatment. Baik isolasi secara bersama-sama di gedung, jangan takut karena akan ada yang memantau kesehatannya.

“Jangan sampai nanti memaksakan isoman di rumah, terus gejala klinisnya bertambah. Terus nanti cari rumah sakit, kekurangan ruangan atau karena yang lainnya,” pesan suami Novita Hardini Mochamad itu.

Gus Ipin meminta petugas puskesmas hati-hati menetapkan satu kasus, apalagi yang berkaitan soal pembayaran, terutama soal Covid-19.

“Untuk masyarakat, jangan paranoid, ketakutan berlebihan untuk dilakukan testing maupun tracing. Saya pun hampir setiap minggu di-swab. Saya pun pernah menjadi penyintas Covid-19,” imbuh Gus Ipin.

Jadi jangan takut, semakin cepat ketahuan Covid-nya, semakin cepat ditangani maka semakin cepat untuk sembuh. Sehingga tingkat kematian jangan seperti sekarang, kasus di Trenggalek sangat tinggi. Sebab, datang ke rumah sakit gejala klinisnya sudah parah.

Alhamdulillah untuk Pak Supadi, kemarin sempat reaktif. Itu satu bulan semenjak dirawat dan tidak ada gejala klinis lanjutan dan orang di sekeliling beliau juga tidak ada menunjukkan klaster sampai saat ini.

“Yang paling penting itu, kita klarifikasi dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Trenggalek, khususnya kepada keluarga Pak Supadi,” tandas mantan pengusaha peralatan rumah tangga ini.

Kronologi Pasien Covid-19 Pulang Paksa

Sedangkan Marmi, istri Supadi usai ditemui Gus Ipin menceritakan kronologis kejadian yang dialami suaminya. Saat ke pasar bulan lalu, tepatnya Minggu sore, suaminya mengeluhkan sakit di pinggang. Kadang-kadang keluhan seperti ini, sesudah diinfus sembuh.

“Minggu sekitar pukul 20.00, suami saya sebagai pemegang kartu KIS ini akhirnya dibawa ke Puskesmas Dongko untuk mendapatkan perawatan. Keesokanharinya, pukul 09.00, suami saya diperiksa dengan diagnosis sakit magnya kambuh,” ujar Marmi.

Marmi melanjutkan, lalu pukul 11.00, petugas puskesmas mengabarkan jika suaminya akan di-swab antigen. Namun, dia melanjutkan, setelah dites, hasilnya reaktif. Tapi, dirinya mengaku tak ada biaya, sedangkan KIS-nya tidak berlaku jika pasien pulang paksa.

Dia menjelaskan, Supadi tidak mau diisolasi di rumah sakit dan minta pulang paksa. Karena itu, puskesmas akhirnya meminta biaya perawatan karena dengan pulang paksa, maka KIS yang dipegang Supadi tidak berlaku lagi. Biaya yang dikenakan sekitar Rp 1,3 juta diperuntukkan untuk biaya perawatan di UGD, biaya swab antigen, maupun biaya perawatan di ruang perawatan.

Saat didatangi Bupati Arifin, Marmi berkeluh kesah tentang hidup yang dijalaninya serta bagaimana susahnya harus mendapatkan uang untuk biaya perawatan di rumah sakit. Mulai melupakan kejadian ini, Marmi berharap penanganan kesehatan bagi masyarakat miskin di Trenggalek bisa lebih baik lagi. Dan kejadian yang dia alami semoga tidak terjadi lagi.

  • Bagikan