MADIUN, Tugujatim.id – Satu per satu barang rampasan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini lembaga antirasuah itu melelang sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Greenland Gajahmada Blok B-12 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jatim, dengan luas 105 m² dengan harga limit Rp 532,8 juta.
‘’Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Bambang Irianto yang telah berkekuatan hukum tetap, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan,’’ kata Plh Direktur Labuksi Rossa Indah Esyam dalam keterangan tertulis pada Selasa (12/10/2021).
Rossa mengatakan, pelelangan barang rampasan itu berdasar putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2017. Sebidang tanah dan bangunan mewah seluas 105 meter persegi itu memiliki sertifikat hak guna bangunan 366 atas nama PT Sukses Asli Perkasa.
‘’Harga limit Rp 532,8 juta dengan uang jaminan Rp 107 juta,’’ tegas Rossa.
Menurut dia, lelang dilaksanakan secara e-auction atau penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Metode yang digunakan closed bidding sejak pengumuman lelang terbit sampai Jumat (05/11/2021).
‘’Batas akhir penawaran pukul 14.00 waktu server aplikasi lelang internet berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB)’’ terangnya.
Lelang barang rampasan itu bakal digelar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang di Jalan S. Supriyadi Nomor 157, Malang, 5 November 2021, pukul 14.00 WIB. Sementara bea lelang pembeli ditetapkan sebesar 2 persen dari harga lelang. Sedangkan penetapan peserta lelang akan dilakukan di akhir berdasarkan penawaran terbaik.
Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah memvonis mantan wali Kota Madiun Bambang Irianto dengan hukuman enam tahun penjara. Majelis menilai terpidana kasus korupsi itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 12 Huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (*)
