KOTA BLITAR, Tugujatim.id – Kualitas infrastruktur publik di Kota Blitar kini berada dalam kondisi terancam. Pemicu kemerosotan infrastruktur Kota Blitar akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp126 miliar pada tahun anggaran 2026.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin mengungkapkan bahwa krisis fiskal ini membuat daerah sangat terbebani. Kekuatan APBD Kota Blitar tahun 2026 menyusut menjadi Rp831 miliar, turun drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp950 miliar.
Baca Juga: Surabaya Blitar Malam Terbaru 2026 KA Penataran, Dhoho, Pulang Kampung Murah Long Weekend
“Betul-betul hari ini daerah sangat kesulitan. Dengan adanya pemotongan sekitar Rp126 miliar, daerah sangat terbebani. Kondisi infrastruktur juga terancam menurun karena keterbatasan anggaran,” ujarnya kepada TuguJatim.id, Selasa (12/5/2026).
Nihil Bantuan Pusat Sejak 2024
Dia menjelaskan, salah satu faktor utama yang mengancam ketahanan infrastruktur adalah hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 Kota Blitar masih menerima kucuran Rp40 miliar, salah satunya difungsikn untuk perawatan jalan.
Namun, sejak tahun 2024 hingga 2026, alokasi DAK Fisik tersebut tidak lagi mengucur ke kas daerah. Kondisi ini memaksa Pemkot Blitar mengandalkan APBD murni yang kapasitasnya sedang melemah.
“Kami sudah coba ajukan aspirasi melalui teman-teman DPR agar perbaikan jalan di kota tetap ada, namun sampai hari ini belum ada hasil yang maksimal,” tambahnya.
Jalan Merdeka Jadi Contoh Kasus
Keterbatasan anggaran ini berbanding terbalik dengan kebutuhan peningkatan kelas jalan yang sangat besar. Wali Kota memberikan gambaran bahwa untuk perbaikan jalan secara permanen, dibutuhkan biaya antara Rp10 miliar hingga Rp12 miliar per kilometer.
Ibin mencontohkan kondisi di Jalan Merdeka. Jalan protokol pusat kota tersebut saat ini sudah mulai pecah-pecah. Secara teknis, usia jalan normalnya adalah 5 tahun, namun di Jalan Merdeka usianya sudah lebih dari 10 tahun.
“Di Jalan Merdeka itu kondisinya sudah pecah-pecah. Kalau ditingkatkan kelas jalannya, biayanya fantastis dan jelas kita tidak mampu dengan APBD saat ini. Sifatnya sementara, kami hanya bisa melakukan penambalan lubang (tambal sulam) agar tetap aman dilalui,” tuturnya.
Ia menambahkan, perbaikan darurat dipilih karena jika dilakukan pengaspalan ulang (overlay) tanpa pengerukan, elevasi jalan akan menjadi terlalu tinggi dan biaya yang dibutuhkan justru bisa membengkak dua kali lipat.
Baca Juga: Wisata Kuliner di Jatim Paling Enak Pecel Madiun vs Pecel Blitar: Mana yang Paling Pedas?
Pelayanan Dasar Diklaim Tetap Jadi Prioritas
Meski sektor infrastruktur jalan terancam tidak tertangani secara ideal, Ibin memberikan jaminan bahwa pelayanan publik dasar tidak akan dikorbankan.
Pihaknya memastikan bahwa program penanganan banjir dan pelayanan masyarakat tetap masuk dalam skala prioritas utama yang anggarannya tidak akan dikurangi.
“Imbasnya memang di kualitas fisik (infrastruktur) menurun, tapi saya pastikan untuk pelayanan dan penanganan banjir tetap kita prioritaskan. Itu tidak terkurangi,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer : Moch. Luki Azhari
Editor: Dwi Lindawati
