News  

Menyongsong Pemilu 2024, PWNU Jawa Timur Gelar Musyawarah Alim Ulama Bahas Kriteria Sosok Pemimpin

Ketua panitia rapat pleno PWNU Jatim, H Nasruddin, saat memimpin rapat persiapan musyawarah alim ulama PWNU Jawa Timur, Rabu (30/3/2022)
Ketua panitia rapat pleno PWNU Jatim, H Nasruddin, saat memimpin rapat persiapan musyawarah alim ulama PWNU Jawa Timur, Rabu (30/3/2022). (Foto: Dokumen)

TUBAN, Tugujatim.id – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur akan menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Ponpes Sunan Bejagung, Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu (30/3/2022) mandatang.

Salah satu bahasan dalam acara tersebut adalah menyoal kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di tahun 2024. Di tahun ini adalah ajang pesta demokrasi untuk memilih presiden, wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.

“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).

Ditegaskan Kiai Matin, panggilan akrab Pengasuh Pendok Pesantren Sunan Bejagung, NU selalu hadir dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, NU mempunyai kriteria tersendiri yang berpijak pada Alquran, Sunah Nabi, kesepakatan pendapat ulama (Ijma’ dan Qiyas).

Pemilu dan Sikap PWNU Jatim

Terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abd Salam Shohib, menegaskan NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.

“NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga, terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang.

Pamflet Musyawarah Alim Ulama PWNU Jatim, yang bakal digelar di Ponpes Sunan Bejagung, Semanding, Kabupaten Tuban.
Pamflet Musyawarah Alim Ulama PWNU Jatim, yang bakal digelar di Ponpes Sunan Bejagung, Semanding, Kabupaten Tuban. (Foto: DOkumen)

PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Menurutnya, demokrasi harus dijaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.

Sejauh ini, imbuhnya, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.

Selain itu, PWNU Jatim khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun, termasuk dengan penundaan pemilu.

Persiapan Forum Musyarah dan Rapat Pleno

Ketua panitia rapat pleno PWNU Jatim, H Nasruddin, yang juga salah satu pimpinan Pesantren Bahrul Huda Tuban, menjelaskan bahwa rapat pleno PWNU Jatim dan Forum Musyarah Alim Ulama adalah bagian dari blue print rencana strategis (strategic planning) yang telah dirumuskan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama hingga tahun 2030.

“Keberadaan program kerja diharapkan dapat menjadi semacam “GBHN” Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam menjalankan berbagai aktivitas organisasi yang bermuara kepada visi dan misi yang telah dicanangkan NU secara jangka panjang,” tutur Nasruddin yang juga Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur.

Dalam pembahsan rapat pleno, dibagi sejumlah komisi yang menjadi bagian Panca Harakah (Lima Gerakan) PWNU Jatim. Di antarnya, Komisi Pendidikan, Komisi Pengkaderan, Pendataan Anggota, Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Media dan Literasi Dakwah.

“Arti penting program kerja ini, sebagai tolak ukur suatu periode kepengurusan tertentu di dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap umat. Untuk itu, program kerja ini dapat menjadi alat ukur terhadap kepengurusan periode ini yang berkelanjutan di masa depan,” pungkas Gus Nasruddin.

Dalam Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.

Rais Syuriah PWNU Jatim, KH M Anwar Manshur, dan Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, tentu saja hadir bersama jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.

 


Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim