TRENGGALEK, Tugujatim.id – Organisasi angkutan darat (Organda) Trenggalek pasrah terkait kebijakan mengenai penghentian operasional angkutan umum pada pemberlakuan larangan mudik 2021 oleh pemerintah. Hal tersebut dinilai merugikan lantaran lebaran merupakan momen bagi penyedia jasa angkutan umum untuk mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi.
Ketua DPC Organda Trenggalek, Sudarwanto mengatakan jika Lebaran adalah momen untuk mendapatkan penghasilan tertinggi selama kurun satu tahun. Apabila, pemerintah justru melarang angkutan umum beroperasi pada masa ‘eksekutif’ tersebut, maka kebijakan itu akan mengancam penyedia jasa angkutan umum penumpang atau barang.
“Para pengusaha itu banyak juga yang utang di bank. Sedangkan sekarang (imbas pandemi) omzet anjlok. Saat ini saja anggota saya sudah banyak yang mengeluh,” ujar Sudarwanto, Rabu (28/04/2021).
Diakuinya, kebijakan pemerintah tahun ini lebih parah dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya masih lebih baik, ketika pemerintah tetap memperbolehkan untuk angkutan umum beroperasi asalkan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Namun, kebijakan larangan kali ini memaksa para penyedia jasa untuk benar-benar menghentikan operasionalnya.
“Seperti pengetatan prokes Covid-19 di checkpoint Durenan, kalau bisa ya seperti itu, boleh beroperasi tapi dengan prokes yang ketat,” ujarnya.
Sudarwanto menambahkan, beberapa tahun belakang memang pengusaha angkutan umum mulai terasa berat. Jumlah penumpang mengalami penurunan drastis. Bukan hanya akibat pandemi Covid-19, melainkan jumlah kendaraan pribadi yang semakin banyak.
“Menjadi ujian yang berat bagi para pengusaha angkutan dan kru,” tegasnya.
Di sisi lain, Organda meminta untuk petugas kepolisian dan aparat terkait menertibkan sejumlah angkutan antar jemput (travel) gelap. Karena, menurut Sudarwanto, ada angkutan antar jemput yang tak berizin yang masih beroperasi.
“Travel yang tidak punya izin harus diketati, biar tidak merugikan yang punya izin. Yang lain diketati, tapi yang gelap jalan ya nggak adil,” katanya.
Sementara itu, Kasi Angkutan Orang dan Terminal Dishub Kabupaten Trenggalek Didik Budi Susilo membenarkan, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transporasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease memutuskan pada Pasal 1 ayat (2) adalah kendaraan bermotor umum, jenis mobil bus dan mobil penumpang; kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor; kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Kebijakan itu mulai diberlakukan pada 6 Mei – 17 Mei nanti.
