TUBAN, Tugujatim.id – Paguyuban pemuda dari enam desa ring satu kilang minyak Pertamina, Grass Root Revenery (GRR) Tuban, mengruduk pintu kantor perusahaan yang terletak di Desa Wadung Kecamatan Jenu, Senin (24/1/2022).
Kedatangan mereka ingin meminta agar perusahaan lebih memperhatikan warga ring terdampak terkhusus masalah ketenagakerjaan.
Mereka menganggap selama ini pihak pertamina kilang minyak GRR tidak melibatkan pemerintah desa ring satu dalam perekrutan tenaga kerja. Sebab, mereka yang tahu kondisi di lapangan seperti apa.
“Pertamina harus memprioritaskan warga terdampak terkait rekrutmen security dan harus berkoordinasi dengan desa,” kata Suwarno saat ditemui awak media.
Suwarno juga menambahkan, pihaknya bersama pemuda ring satu lainnya menagih janji. Jika tujuan pembangunan kilang minyak akan memberi kesempatan dan mengedukasi warga terdampak.
“Kita tagih lah. Dulu saat pembebasan kita diberikan, nanti kalau lahan diberikan (pembangunan kilang minyak, red) akan dipekejakan di sana. Ini yang security aja malah dipersulit,” ucapnya.
Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan terkait masalah mempekerjakan pesiunan aparat yang notabenenya usia lanjut. Mengapa warga terdampak yang harusnya diberdayakan malah dipersulit untuk bekerja dengan dalih pembatasan usia.
Dalam aksi tersebut sempat memanas, sebab para kades ring satu yang ikut mediasi mengingkan perwakilan dari pihak perusahaan untuk keluar dan menemui massa aksi. Namun, permintaan kades tidak diindahkan. Bahkan sempat dijemput beberapa kali. Baru mereka keluar dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan mereka.
“Kalau cara komunikasi pegawai Pertamina di kilang minyak buruk, saya akan laporkan ke Pak Ahok. Saya akan katakan kalau pegawai di Tuban tak becus untuk komunikasi dengan warga sekitar kilang,” ujar Kades Wadung, Sasmito, di tengah massa aksi.
Menanggapi hal itu, Solikin perwakilan pegawai Kilang GRR Tuban, mengaku telah mencatat semua aspirasi dari pemuda enam desa. Sebagai pejabat baru di Tuban, dia harus komunikasi dulu dengan manajemen di Jakarta.
“Saat ini masih dikoordinasikan dengan pimpinan, sehingga belum bisa memberi keputusan,” sambungnya.
