MOJOKERTO, Tugujatim.id – Tragedi kecelakaan laut yang menimpa rombongan SMPN 7 Kota Mojokerto di Pantai Drini, Yogyakarta, memantik perhatian beragam pihak. Salah satunya pakar pendidikan Dr Sakban Rosidi MSi. Berikut komentar Dr Sakban soal study-tour, termasuk upaya pencegahan agar kejadian serupa rombongan SMPN 7 Kota Mojokerto tidak terulang lagi.
Mengamati apalagi berpendapat soal study-tour, yang entah mengapa belakangan acap diganti dengan istilah outing-class (?), ibarat menyimak dan berpendapat soal Ujian Nasional. Artinya, akan selalu berhadapan dengan begitu banyak suara populer juga dengan argumentum ad populum.
Tentu saja, para politisi yang memang ingin populer dan acap menggunakan argumentum ad populum, pasti akan memanfaatkan dan memetik keuntungan dari pembelaan terhadap suara penolak Ujian Nasional.
Baca Juga: Gagal Bunuh Diri, Tersangka Tebas Leher Ayah Kandung di Jember Jalani Operasi
“Baru sekarang, saya agak lega kembali karena sangat mungkin pikiran rasional dan waras tentang Ujian Nasional terpaksa diterima. Kenapa? Karena didukung kuasa,” katanya sambil tertawa.
Ini lagi. Ketika frekuensi dan jumlah korban musibah rombongan study-tour mengusik kemanusiaan, pikiran rasional dan waras masih saja sulit mendapat tempat.
“Pikiran rasional, sebagaimana para ahli ilmu sosial membatasi maknanya, adalah memilih dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan pengorbanan dan keuntungan, antara biaya dan manfaat,” jelasnya.
Musibah jenis ini, dalam takaran rasa kemanusiaan, sudah melampaui batas kewajaran. Seharusnya kebijakan pencegahan demi penyelamatan, menjadi wajib untuk dilakukan.
“Saya yakin, dampak negatif penghapusan study-tour tidak seburuk dampak penghapusan Ujian Nasional. Juga yakin, dampak positif penghapusan study-tour lebih tinggi dibanding dampak positif penghapusan Ujian Nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Koin Kuno Ditemukan di Pasuruan, Tim Peneliti Bakal Terjun Telusuri Asal usulnya
Menghapus Ujian Nasional yang jelas ada legislasinya berani dan bisa, masa menghapus Study-Tour yang nyaris tanpa dasar legislasinya tidak berani dan tidak bisa? Salus populi supreme lex est. Kesejahteraan (kesehatan, kebaikan, keselamatan, atau kebahagiaan) rakyat harus menjadi hukum tertinggi.
Pemerintah yang niscaya memiliki tak hanya sumber daya tetapi juga kewenangan, harus mencegah diri menjadi pelaku kekerasan struktural, melalui kebijakan pembiaran. Bagi pejabat atau lembaga publik yang memiliki sumber daya dan kewenangan, membiarkan terjadinya musibah padahal dirinya memiliki kekuatan untuk mencegahnya, adalah bentuk kekerasan dan kesemena-menaan.
Bila anak-anak ingin rekreasi, biarkan mereka rekreasi bersama dan dalam pengawasan penuh cinta dan tanggung jawab keluarga. Bila anak-anak harus berkegiatan lapangan, ajak mereka benar-benar ke lokasi studi lapangan dengan tugas kurikuler, sistem evaluasi, dan tagihan kompetensi yang jelas.
Izinkan pula para orang tua untuk tidak hanya melakukan evaluasi keberhasilan program studi lapangan oleh sekolah, tetapi juga melakukan audit terhadap setiap penggunaan sumber daya oleh penyelenggara.
“Tanpa evaluasi dan tagihan hasil yang jelas, outing-class adalah terminologi bodong. Tanpa audit biaya-manfaat, setiap laporan manfaat outing-class adalah laporan bodong,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
