News  

Pemprov Jatim Raih Terbaik Pertama Media Center, Khofifah: Komitmen Tingkatkan Layanan Informasi Berkualitas

Media Center. (Foto: Dok Kominfo Provinsi Jawa Timur/Tugu Jatim)
Flyer ucapan terima kasih yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Dok Kominfo Provinsi Jawa Timur)

SURABAYA, Tugujatim.id – Untuk kesekiankalinya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini pemerintah daerah di ujung timur Pulau Jawa ini meraih penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi Kategori Berita Tahun 2022.

Penghargaan ini diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Hudiyono yang mewakili gubernur Jatim dalam ajang Anugerah Media Center Daerah 2022 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Tangerang Selatan, Banten, Senin (26/09/2022).

Atas prestasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan informasi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya Jawa Timur. Sebab, informasi yang berkualitas akan menjadi penyambung antara pemerintah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, penghargaan Media Center Terbaik Kategori Berita bisa diraih Pemprov Jawa Timur. Semoga dengan penghargaan ini menjadi pendorong bagi Pemprov Jawa Timur untuk bisa terus dan meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang lebih berkualitas,” katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu pagi (28/09/2022).

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan, pemberian layanan informasi kepada masyarakat salah satunya bisa diberikan melalui pemberitaan yang berkualitas. Dengan pemberitaan yang berkualitas, Khofifah melanjutkan, pesan dan informasi kepada masyarakat akan dapat sampai dan diterima dengan baik.

“Karena pemberitaan yang berkualitas bisa menjadi ujung tombak dalam menyampaikan berbagai program, kinerja, dan kebijakan pemerintah secara cepat, tepat, dan akurat,” jelasnya.

Gubernur Khofifah menjelaskan, pemberitaan yang berkualitas juga bisa menjadi tameng terhadap berita-berita hoax yang muncul. Itulah kenapa pemberitaan yang obyektif dan berkualitas sangat dibutuhkan.

“Syarat data yang valid menjadi kunci pemberitaan yang berkualitas, data valid mampu menjadi penguat dalam menyampaikan program dan kebijakan,” jelasnya.

Khofifah juga menuturkan, informasi dan pemberitaan yang beredar di masyarakat memiliki kekuatan yang mampu memengaruhi masyarakat. Karena itu, peran media sangat penting dalam penyebarluasan informasi dari pemerintah.

“Pemberitaan dari pemerintah dibutuhkan untuk meneruskan informasi, program, dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, di sinilah peran media sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya mengirimkan informasi kepada masyarakat, tapi harus memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat.

“Tidak cukup dengan sending information atau sending messages, tapi harus dipastikan delivered kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Media Center Provinsi Jawa Timur menjadi Terbaik Pertama di Indonesia dari 143 Media Center Provinsi dan Kab/Kota Kategori Berita. Tercatat total 6.872 berita yang dikirimkan dan yang publish sebanyak 6.115 berita. Proses penilaiannya tidak secara instan, tapi telah dilakukan sejak 1 Januari-31 Desember 2021.

Tak hanya itu, penilaiannya meliputi kuantitas dan kualitas dari berita yang dikirimkan ke Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik untuk dimuat pada laman infopublik.id yang dikelola Kemenkominfo. Namun, yang ditayangkan hanya berita yang lolos kurasi dan editing secara ketat dalam rangka menjaga kualitas beritanya.

Di sisi lain, Direktur Pengelolaan Media Kemenkominfo Nursodik Gunarjo mengatakan, media center daerah atau humas pemerintah berperan sebagai ujung tombak dalam mengomunikasikan program, kinerja, dan kebijakan pemerintah secara cepat, tepat, akurat, dan relevan. Dia melanjutkan, agar mudah dipahami dan meningkatkan partisipasi publik.

Menurut dia, potensi media center bagi lembaga pemerintahan ke depan sangat besar, terutama dalam pemenuhan hak publik terhadap informasi.

“Ketika kondisi itu terpenuhi, maka cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan segera terwujud dengan terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang baik dan lalu lintas pertukaran informasi yang tepat, cepat, dan akuntabel,” tutupnya.