JEMBER, Tugujatim.id – Menyusul terungkapnya pengawasan revitalisasi sekolah di Jember yang lemah oleh Kantor Staf Presiden, menuai sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.
Temuan itu dinilai alarm kritis bagi seluruh instansi pemerintahan daerah dan mengancam kredibilitas di mata pemerintah pusat. Hal itu diungkap Wakil DPRD Jember Widarto.
Dia mengkritik tajam minimnya kontrol dari lembaga pemerintah daerah. Ironinya, Jember kini tengah masif menggenjot akses terhadap ragam program berbasis APBN yang mencakup infrastruktur pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar, peningkatan produktivitas lahan tani, fasilitas pertanian, sampai bantuan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Deadline Makin Dekat, Renovasi Sekolah di Jember Digelontor Anggaran Rp90 Miliar
“Seharusnya instansi daerah bersama auditor internal bekerja optimal dari tahap awal. Anomali semacam ini mestinya terdeteksi dari sistem kontrol internal kita, bukan menunggu intervensi Jakarta,” ujar Widarto saat dikonfirmasi pada Selasa (09/12/2025).
Dalam pandangannya, persoalan yang teridentifikasi di lapangan melampaui sekadar cacat konstruksi. Risiko terbesar justru terletak pada erosi kepercayaan otoritas pusat terhadap kapasitas Jember dalam menjalankan program.
“Ini melampaui urusan beberapa bangunan saja. Bupati sedang getol memburu program-program pusat, karenanya mutu eksekusi harus memperkokoh keyakinan mereka, bukan malah merusaknya,” jelasnya.
DPRD Peringatkan Risiko Fatal Gagal Pertahankan Standar Nasional
Widarto memperingatkan, ketidakmampuan daerah mempertahankan standar program nasional yang bernilai hingga ratusan miliar rupiah akan berujung fatal. Jember terancam mendapat stigma tidak kompeten menangani bantuan berskala raksasa.
“Jangan sampai kami aktif meminta, namun saat program diturunkan malah dikerjakan sembarangan. Sudah pasti pandangan pusat terhadap Jember akan memburuk,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya akan menggelar rapat pimpinan pasca-reses guna merumuskan strategi pengawasan berkelanjutan lewat komisi-komisi relevan.
Target pengawasan bukan semata proyek sekolah, melainkan keseluruhan program yang dibiayai anggaran negara. Penguatan tata kelola, kontrol mutu, dan monitoring lapangan disebut harus segera direformasi mulai saat ini.
“Program pusat wajib dikawal ketat. Pengawasan bukan sekadar rutinitas administratif,” katanya.
Politikus partai berlambang banteng tersebut juga menegaskan, instansi daerah tak bisa berkelit dengan alasan anggaran bersumber dari pusat. Rakyat Jember tetap berhak mendapat manfaat dengan standar pengerjaan prima.
“Walau ini dana APBN, yang menerima dampak adalah masyarakat Jember. Ada amanah besar di sana. Aparatur daerah wajib memikul tanggung jawab penuh,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
