PASURUAN, Tugujatim.id – Gelombang penolakan proyek jalur lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan mulai disuarakan sejumlah aktivis. Tidak realistisnya anggaran pembebasan lahan dan pembangunan fisik proyek JLU Pasuruan jadi alasan Aliansi Transparansi Untuk Rakyat Pasuruan (ATUR) demo di depan Kantor DPRD, Senin (24/07/2023).
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menanggapi dengan santai pro kontra penolakan proyek JLU tersebut. Sekjen PBNU ini menjelaskan bahwa sejatinya proyek JLU Pasuruan ini sudah dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021. Bahkan, wacana pembangunan JLU ini sudah dibahas sejak 2009.
Perancangan proyek tersebut terus berlanjut, tapi penentuan lokasi (penlok) JLU masih belum disetujui Pemprov Jatim dan Kementerian hingga masa berlaku habis pada 2019.
Baca Juga: Aktivis Tolak Proyek JLU Kota Pasuruan Nilai Anggaran Tak Masuk Akal, Ini Tanggapan PUPR
“Pada 2018, waktu masih dijabat Pak Setiono, penlok mau dibelokkan pesisir tapi tidak setujui, akhirnya balik lagi,” ungkapnya.
Pemkot Pasuruan kembali mengajukan penlok JLU pada 2019, namun kembali ditolak. Mantan wakil gubernur Jawa Timur ini mengatakan banyaknya perubahan aturan jadi salah satu kendala. Di mana aturan penlok saat ini harus mendapat persetujuan pemerintah pusat terlebih dulu, baru bisa dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Timur.
“Peraturan banyak berubah, tidak seperti dulu. Menyusun penlok ini perlu suatu perencanaan detail, rinci, konkret, dan setara tidak dengan kebijakan pusat,” jelasnya.
Karena itu, Gus Ipul mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan perancangan proyek JLU Pasuruan tersebut. Dengan melakukan simulasi-simulasi terkait mekanisme pembebasan lahan hingga pembangunan fisik JLU. Di mana dalam perhitungan Dinas PUPR Kota Pasuruan, estimasi anggaran pembebasan lahan mencapai Rp200 miliar.
Sementara untuk estimasi pembangunan fisiknya menelan anggaran antara Rp870 miliar-Rp1 triliun.
“Sebetulnya memang bukan proyek prioritas pemerintah pusat, tapi siapa tahu ada harapan tiba-tiba Pasuruan dapat Rp1 triliun untuk pembangunan,” imbuhnya.
Baca Juga: Aktivis Demo Tolak Proyek JLU Kota Pasuruan, Pertanyakan Rasionalitas Anggaran Jumbo
Menanggapi tuntutan aktivis yang meminta agar pansus JLU dibubarkan, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sebab, DPRD sebagai lembaga legislatif harus mengawasi terhadap pembangunan Pemkot Pasuruan agar tepat sasaran. Belum lagi estimasi anggaran proyek JLU termasuk besar.
“Kami tidak berkepentingan mendesak proyek JLU harus ada, tapi mengawasi komitmen pemerintah soal kelanjutan proyek ini,” ujar Ismail.
Pansus JLU DPRD Kota Pasuruan ini sudah berjalan sejak dua bulan lalu. Menurut Ismail, masa kerja pansus JLU ini akan berakhir di bulan ketiga dan harus menghasilkan rekomendasi untuk Pemkot Pasuruan.
“Hasilnya nanti kami beri rekomendasi apa-apa saja yang harus dilakukan. Selama ini kan pemerintah sudah melangkah, tapi belum konkret hasilnya,” katanya.
Writer: Laoh Mahfud
Editor: Dwi Lindawati
