Penyaluran Dana ke KKS Terhambat, Dinsos Tuban Percepat Sinkronisasi Data - Tugujatim.id

Penyaluran Dana ke KKS Terhambat, Dinsos Tuban Percepat Sinkronisasi Data

  • Bagikan
Kepala Dinsos Tuban, Eko Julianto (tengah) saat tinjau pengecekan beras BPNT. (Foto: Dokumen/Pemkab Tuban)
Kepala Dinsos Tuban, Eko Julianto (tengah) saat tinjau pengecekan beras BPNT. (Foto: Dokumen/Pemkab Tuban)

TUBAN, Tugujatim.id – Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah ke pemegang Kartu Keluarga Sehat (KKS) terhambat di beberapa daerah di beberapa kota/kabupaten di Indonesia. Hal tersebut terjadi lantaran adanya ketidakcocokan data di Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Pusdatin Kesos RI) dengan daerah, salah satunya termasuk di Kabupaten Tuban.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Tuban pun mempercepat evaluasi dan sinkronisasi data. Yakni dengan pembaruan data di mana saat ini telah mencapat kurang lebih 75 persen.

Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menyatakan jika pihaknya tengah melakukan evaluasi, perbaika, dan sinkronisasi data terkait bantuan sosial (bansos). Hal ini dimaksudkan agar proses penyaluran bansos kepada masyarakat semakin cepat.

“Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos,” ujarnya, usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/03/2021) sore.

Risma menambahkan, terdapat tiga bansos yang digulirkan, pertama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM.

Namun, dari data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang didapatkan belum sesuai dengan target tersebut karena terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya memadankan data dengan data kependudukan. Untuk itu, Risma mengatakan akan mengejar dan memenuhi target kuota KPM yang sudah ditetapkan.

“Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf bekerja sama dengan daerah. Kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” lanjut Risma.

Apa yang disampaikan oleh Mensos Risma pun selaras disampaikan Kepala Dinsos dan P3A Kabupaten Tuban, Eko Julianto. Di mana saat ini Dinsos Tuban tengah disibukkan melakukan upaya percepatan pembaharuan data. Saat ini data yang diupdate telah mencapai 75 persen.

“Alhamdulillah proses yang kita lakukan sudah mencapai 68 ribu KPM,” kata Eko Julianto, Jumat (9/4/2021)

Sementara itu, Kabid Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Tuban, Rita Zahara Afrianti mengatakan, perbaikan data yang dimaksud mencakup Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), maupun administrasi lainnya. Karenanya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diminta koorperatif dengan melakukan pembaharuan data terbaru. Hal ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyaluran dana.

“Sehingga, belum ada transfer dana dari pemerintah pusat ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” pungkas Rita.

  • Bagikan