PASURUAN, Tugujatim.id – Guna memerangi para pelaku rentenir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Malang mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Anggota TPAKD Kota Pasuruan dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf di Gedung Gradika Bhakti Praja pada Selasa siang (06/09/2022).
Sementara untuk anggota TPAKD Kabupaten Pasuruan dikukuhkan oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Pengukuhan ini disaksikan langsung oleh anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala OJK Wilayah Malang Sugiarto Kasmuri, serta anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf mengungkapkan, dengan adanya TPAKD ini merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses lembaga keuangan formal. Sebab, Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengamati masih banyak fenomena masyarakat justru memanfaatkan pelaku jasa keuangan informal, termasuk terjerat praktik para rentenir yang sangat merugikan.
“Banyak masyarakat yang masih mengakses jasa keuangan informal dan terjebak praktik rentenir. Apalagi syarat pinjaman pinjol tidak resmi lebih mudah meski bunga dan risikonya besar,” imbuh Gus Ipul.
Sebagai wujud nyata mempermudah akses jasa keuangan formal, Pemkot Pasuruan menjadikan Kelurahan Pekuncen sebagai pilot project Program Kelurahan Bebas Rentenir.
Sementara itu, untuk sektor UMKM dan perkreditan rakyat, Pemkot Pasuruan juga mempunyai program “Kurma” atau Kredit Usaha Rakyat Mandiri serta “Kredit Madinah” atau Merdeka dari Rentenir, Aman, dan Sejahtera.
Untuk sektor pendidikan, Pemkot Pasuruan mencanangkan program Satu Pelajar Satu Rekening untuk menstimulus agar pelajar rajin menabung.
“Ini satu usaha nyata pemerintah untuk memberi edukasi masyarakat terkait bagaimana mengakses dan memahami pentingnya lembaga jasa keuangan formal yang aman,” ungkap Gus Ipul.
Sementara itu, anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, tingkat literasi masyarakat Indonesia terkait jasa keuangan formal masih rendah, yakni hanya sekitar 38 persen. Padahal, tingkat pengguna aktif jasa keuangan di Indonesia sudah mencapai sekitar 70 persen lebih.
Karena itu, hadirnya TPAKD Kota Pasuruan berfungsi untuk mengurangi jarak gap perbedaan dua hal tersebut.
“Banyak pengguna jasa keuangan, tapi kadang tidak paham produknya. Karena itu, perlindungan konsumen perlu langkah edukasi pemanfaatan jasa keuangan formal demi mewaspadai maraknya jasa keuangan informal,” ungkap Friderica.
Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun berharap dengan adanya sinergi OJK dengan pemerintah daerah berdampak pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyelenggara jasa keuangan formal sehingga terhindar dari praktik rentenir hingga pinjol ilegal.
“TPKAD ini dibentuk dengan tujuan untuk penetrasi pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan agar lebih baik. Bukan hanya sekadar menggunakan, tapi tidak paham,” jelas Misbakhun.
Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri juga menjelaskan, tingkat pertumbuhan akses jasa keuangan formal perbankan masyarakat di kota maupun Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan signifikan pasca pandemi. Di mana di semester pertama 2022, Kota Pasuruan mengalami pertumbuhan hingga 7,69 persen dengan jumlah perputaran uang mencapai Rp3,37 triliun.
Untuk Kabupaten Pasuruan, dia mengatakan, mengalami peningkatan hingga 14,2 persen dengan jumlah perputaran uang mencapai Rp14,44 triliun.
“Ini tandanya aksesnya lebih mudah dan masyarakat lebih senang dengan layanan perbankan,” ujarnya.
