SURABAYA, Tugujatim.id – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur (PW GP Ansor Jatim) merespon kebijakan pemerintah terkait perpanjangan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai sejak 17 hingga 23 Agustus 2021 mendatang.
Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim, Habib Mahdi al Khirid menuturkan, sejauh ini Pemerintah dinilai belum bekerja dengan berbasis kebijakan presisi. Kebijakan presisi adalah kebijakan berbasis data presisi untuk memahami konteks yang terjadi di lapangan. Ada beberapa kelompok masyarakat rentan yang sangat terdampak ketika terjadi PPKM dan diberlakukannya jam malam.
“Banyak daerah yang tidak mempunyai basis data presisi, akibatnya diantara kelompok masyarakat yang sangat terdampak adalah pedagang kaki lima yang memulai usahanya pada malam hari” Terang Habib Mahdi al Khirid Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim, Selasa (17/8/2021).
Habib Mahdi menilai sejauh ini pemerintah belum mempunyai data presisi sehingga beberapa bantuan sosial tidak tepat sasaran pada kelompok terdampak. Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan informasi pandemi dari pemrintah yang selama ini banyak pihak menilai lemah. Informasi yang harusnya bertujuan untuk mengelola kepercayaan publik hingga saat ini masih menjadi problem serius pemerintah yang harus segera diperbaiki.
“Kepercayaan publik inilah yang menjadi substansi modal sosial dan teramat sangat menentukan dalam penanganan pandemi. Sejauh ini kami menilai ada banyak catatan dalam personal komunikasi pandemic,” tambah Habib Mahdi.
Habib Mahdi menerangkan, dari hasil survei secara periodik yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 10-17 Juli 2021 dengan 839 responden di 34 provinsi menunjukan tingkat keyakinan yang menurun. Responden yang yakin pemerintah mampu mengatasi pandemi ada 60,7 persen, data ini menurun jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada pada juni 2020 yang berada di angka 72,7 persen.
“Banyaknya disinformasi yang masih berkelindan dalam gadget masyarakat menjadi problem serius terkait dengan suksesnya kebijakan penanganan pandemi. Hoax tentang vaksin misalnya masih menjadi hantu yang setiap saat diperbincangkan publik,” tandasnya.
Terlebih strategi informasi untuk mensukseskan vaksin dengan gaya ancaman menurut Habib Mahdi membuat semakin keruh kanal media publik.
“Narasi tentang keharusan sudah menerima vaksin bagi masyarakat penerima bantuan sosial menambah deretan keputusasaan pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi. Pemerintah seperti kalah dalam pertarungan informasi sehingga harus menggunakan cara-cara ‘represif’ dengan mengancam hak masyarakat penerima bantuan sosial,” tegas Habib Mahdi.
Dirinya menambahkan perlunya upaya kolektif dalam membangun komunikasi publik yang baik ditengah pandemi. Pemerintah diminta banyak melibatkan organisasi masyarakat berpengaruh beserta tokoh-tokoh kunci yang mempunyai engagement tinggi dihadapan publik.
“Distrust publik harus disolusi dengan melibatkan organisasi maupun tokoh yang mempunyai trust di mata masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu juga, Penyerapan anggaran terkait penanganan covid-19 di tingkat daerah yang masih rendah, menjadi pokok bahasan serius selanjutnya dari Ansor Jatim. Realisasi serapan anggaran dalam Rata-rata nasional masih dalam angka 22,05 persen pada Juli 2021.
“Namun untuk Jawa Timur menurut data yang dihimpun dari Kemendagri, Ansor Jatim memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan pemerintah provinsi jawa timur karena sejauh ini angka serapan anggaran sudah mencapai lebih dari 60 persen dari 407,16 miliar yang dianggarkan” Jelasnya.
Ansor Jatim mendorong seluruh pemerintah daerah untuk semakin memaksimalkan kinerja anggarannya dengan ketangkasan eksekusi kebijakan. Hal tersebut menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan pandemi.
