BOJONEGORO, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah melakukan dan bakal terus melaksanakan sejumlah program untuk atasi kemiskinan. Bahkan, program tahun 2021 hingga 2022 mendatang telah dianggarkan secara terperinci.
Hal inilah yang menjadikan Bojonegoro ditetapkan sebagai pilot project pengentasan kemiskinan ekstrem nasional 2021. Pada kurun waktu 2015 hingga 2020, penduduk miskin berkurang dari 15,71% menjadi 12,87%.
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mejelaskan, sesuai data yang ada di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun lima tahun, ada penurunan jumlah warga miskin. Yakni dari 194.000 jiwa menjadi 161.100 jiwa.
“Bojonegoro berkontribusi besar pada penurunan jumlah penduduk miskin yakni 32.900 jiwa dari 370.000 jiwa penurunan kemiskinan tingkat Jawa Timur,” kata Bupati.
Bahkan, lanjut Anna, pada tahun 2021 sudah tidak ada desa kategori tertinggal. Pihaknya juga telah menargetakan pada 2022 tidak ada desa dengan kategori berkembang. Artinya, semua desa di Bojonegoro akan naik level menjadi maju dan mandiri.
Program Pemkab Bojonegoro Tahun 2021 untuk Pengentasan Kemiskinan
– BPNT daerah dengan sasaran 10.000 KPM dengan alokasi Rp 15 miliar
– Rantang Kasihmoe sasaran 3.630 lansia dengan anggaran Rp 11,1 miliar
– Santunan duka dengan 9.100 penerima yang dialokasikan Rp 22,7 miliar
– Program Aladin sebanyak 3.372 unit dengan anggaran Rp 78,5 miliar
– UHC sebanyak 1.333.100 jiwa dengan anggaran Rp 22,7 miliar
– BKD Jamban sebanyak 3.105 unit dengan dana Rp 31 miliar
– Bansos yatim untuk 7.288 anak dengan anggaran Rp 11,1 miliar
– Beasiswa scientist untuk 750 mahasiswa dengan anggaran Rp 22,5 miliar
– Beasiswa 2 sarjana 1 desa untuk 860 mahasiswa dengan anggaran Rp 17,2 miliar
– Bantuan untuk madrasah diniyah untuk 1.104 lembaga dengan anggaran Rp 36,5 miliar
– DAK Aliyah untuk 56 lembaga dengan anggaran Rp 9,78 miliar
Program Unggulan Pemkab Bojonegoro Tahun 2022
– Revitalisasi pasar yakni 11 pasar daerah dan 68 pasar tradisional dengan anggaran Rp 39,8 miliar
– Stimulan BUM Desa untuk 15 BUM Desa dengan anggaran Rp 15 miliar
– Kartu Pedagang Produktif (KPP) untuk 20.000 pedagang dengan anggaran Rp 50 miliar
– Program petani mandiri untuk 561 poktan dengan anggaran Rp 97,5 miliar
– Listrik keluarga miskin bagi 5.125 keluarga dengan anggaran Rp 6,45 miliar
