JAKARTA, Tugujatim.id – Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuat menjelang rencana Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-100 Tahun Masehi.
Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar melayangkan surat tabayun kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf terkait beredarnya undangan kegiatan Puncak Harlah yang dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026.
Surat tabayun bernomor 4833/PB.23/A.II.08.71/99/01/2026 tertanggal 26 Januari 2026 itu dikirim menyusul banyaknya pertanyaan yang diterima Rais Aam mengenai keabsahan undangan Harlah NU ke-100 yang telah tersebar di berbagai kalangan.
Dalam surat tersebut, KH Miftachul Akhyar meminta klarifikasi langsung kepada Gus Yahya atas kebenaran undangan dimaksud.
Rais Aam menjelaskan, persoalan undangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses organisasi yang hingga kini belum sepenuhnya dijalankan.
Ia mengingatkan bahwa sejak pertemuan dengan Ketua Umum PBNU di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya pada 26 Desember 2025, dirinya telah menegaskan pentingnya penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU.
Rapat Pleno itu dipandang krusial untuk menindaklanjuti hasil Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar yang digelar sehari sebelumnya. Namun hingga menjelang pelaksanaan Harlah NU ke-100, agenda tersebut belum juga terlaksana.
Bahkan, saat rencana kegiatan 31 Januari 2026 disampaikan pada 12 Januari 2026, Rais Aam kembali mempertanyakan jadwal Rapat Pleno. Pertanyaan itu justru dijawab dengan usulan Rapat Gabungan Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
KH Miftachul Akhyar juga menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu respons atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2026 yang telah dikirimkan sebelumnya.
“Surat tersebut, merupakan hasil musyawarah bersama dua Wakil Rais Aam dan dimaksudkan sebagai upaya menutup kegaduhan serta mengembalikan kebersamaan di internal PBNU sesuai mekanisme organisasi,” tulisnya.
Dalam surat tabayun itu, Rais Aam turut menyinggung soal draf undangan kepada Presiden Republik Indonesia. Ia menyatakan telah menolak draf undangan yang hanya ditandatangani oleh dua pimpinan PBNU. Menurutnya, undangan kepada Presiden secara kelaziman harus ditandatangani empat pimpinan utama PBNU dan didahului dengan penyelenggaraan Rapat Pleno.
Atas pertimbangan tersebut, KH Miftachul Akhyar meminta agar rencana penyelenggaraan Peringatan Harlah NU ke-100 di Istora Senayan pada 31 Januari 2026 dapat dipertimbangkan kembali. Ia menilai, pelaksanaan harlah masih memungkinkan untuk dijadwalkan ulang setelah persoalan internal organisasi diselesaikan.
“Yang terpenting saat ini adalah Jam’iyah dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan kaidah berorganisasi,” demikian substansi penegasan Rais Aam dalam suratnya.
Sebagai informasi, undangan Puncak Peringatan Harlah NU ke-100 juga beredar melalui surat pengantar tertanggal 23 Januari 2026 yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU se-Indonesia. Undangan tersebut mencantumkan rangkaian acara sejak pagi hari hingga selesai, termasuk agenda kehadiran Presiden RI.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PBNU terkait surat tabayun Rais Aam tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
