MALANG, Tugujatim.id – Seperti diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memelototi adanya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang cukup besar oleh Pemkot Malang di APBD Tahun Anggaran 2020. Selain itu, capaian pendapatan asli daerah (PAD) tercatat rendah.
Sorotan tajam legislatif itu kemudian dijawab oleh Wali Kota Malang Sutiaji dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban terhadap Ranperda LPj Wali Kota TA 2020, Kamis (17/06/2021). Sama seperti sebelumnya, tata kelola anggaran APBD di tahun ini memang tidak stabil karena pandemi Covid-19.
Menurut Sutiaji, pandemi Covid-19 memang cukup berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan.
“Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada 2020 memengaruhi segala aspek tata kelola pemerintahan,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Sutiaji menjelaskan, untuk PAD Kota Malang yang semula ditargetkan Rp 731,1 miliar. Pada perubahan APBD, diturunkan menjadi Rp 532,3 miliar karena pandemi Covid-19. Besaran anggaran itu juga telah disesuaikan dengan refocusing dan realokasi belanja non prioritas penanganan Covid-19.
Selain itu, dalam agenda perubahan anggaran itu juga termasuk penambahan anggaran untuk penanganan pandemi pada pos anggaran belanja tidak terduga (BTT).
“BTT yang sebelumnya dianggarkan Rp 2,6 miliar, setelah perubahan jadi Rp 200 miliar,” terang dia.
Sementara itu, terkait jumlah silpa yang tinggi itu, Sutiaji mengatakan, itu hal yang wajar. Pada 2020 silpa mencapai Rp 567,8 miliar. Namun, pada APBD 2021 dianggarkan kembali sebesar Rp 323,8 miliar dan sisa anggaran sebesar Rp 244,5 miliar yang digunakan untuk program kegiatan perubahan APBD Tahun 2021.
“Realisasinya jelas terlihat termasuk untuk proyek Jembatan Kedungkandang, Islamic Center dan Mini Block Office bersumber dari sebagian penggunaan silpa,” paparnya.
“Ke depan, saya berharap pembahasan tentang silpa dapat diletakkan secara proporsional sebagai bagian dari mekanisme manajemen anggaran daerah,” harapnya.
