MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat pada Selasa (07/07/2026). Persoalan banjir, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), parkir, hingga kabel utilitas yang semrawut masih menjadi keluhan utama warga Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Menurut Dito, persoalan infrastruktur masih menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat. Salah satunya adalah banjir yang hingga kini masih terjadi di sejumlah titik.
Baca Juga: Malang Jadi Magnet Peredaran Narkoba, DPRD Kota Malang Dorong Percepatan Ranperda P4GN
Dia menilai penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan drainase, tetapi juga membutuhkan penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran air.
“Masalah banjir erat kaitannya dengan pembangunan drainase dan penertiban bangunan yang melanggar di atas saluran sungai maupun drainase. Itu menjadi salah satu penyebab banjir di beberapa titik, termasuk di Lowokwaru,” ujarnya.
Kabel Semrawut dan Minim RTH Jadi Sorotan
Selain banjir, warga juga menyampaikan berbagai persoalan lain, mulai dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Parkir, penyelesaian prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan, keberadaan kabel utilitas yang semrawut, hingga keterbatasan ruang terbuka hijau.
Dito menilai pengembangan taman kota masih terkendala keterbatasan anggaran sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan ruang hijau bagi masyarakat.
Politikus Partai Nasdem tersebut mengatakan DPRD Kota Malang juga terus mengawasi pelaksanaan program RT Berkelas agar dapat dievaluasi dan disempurnakan sesuai kebutuhan warga.
Dorong Pemkot Cari Sumber Pendanaan Alternatif
Di tengah keterbatasan APBD, Dito meminta Pemerintah Kota Malang tidak hanya bergantung pada anggaran daerah dalam menjalankan pembangunan.
Dia mendorong pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan lain, seperti APBN, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta.
Menurut dia, sinergi lintas sektor diperlukan agar berbagai program pembangunan tetap berjalan meski kemampuan fiskal daerah terbatas.
Silpa Rp300 Miliar Jadi Catatan
Dito juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Malang tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp300 miliar.
Dia menilai tingginya silpa menunjukkan masih perlunya evaluasi dalam proses perencanaan anggaran daerah.
“Di tengah alasan keterbatasan anggaran, ternyata silpa masih tinggi. Ini menjadi catatan kami untuk dievaluasi karena perencanaan belanja, terutama belanja pegawai dan standar satuan harga (SSH), masih belum presisi,” katanya.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Godok Ranperda RTH, Dorong Tiap Tahun Tambah Ruang Hijau
Penyerahan PSU Dinilai Masih Lambat
Berdasarkan hasil reses, persoalan penyerahan PSU perumahan juga menjadi perhatian masyarakat. Dito menyebut dari sekitar 600 kawasan perumahan di Kota Malang, baru sekitar 60 perumahan yang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.
Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang terbuka hijau karena taman-taman di kawasan perumahan belum dapat dikelola oleh pemerintah.
“Kalau PSU sudah diserahkan, taman-taman itu bisa menjadi tambahan RTH. Ini yang terus kami dorong agar target luasan RTH Kota Malang bisa tercapai,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
