TUBAN, Tugujatim.id — Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR dan PRKP) Kabupaten Tuban menjadi perhatian menjelang akhir tahun anggaran.
Dari total pagu Rp639 miliar pada 2025, realisasi hingga November tercatat Rp297 miliar atau sekitar 46,6 persen.
Kepala Dinas PUPR dan PRKP Tuban, Agung Supriyadi, menyampaikan bahwa sejumlah pekerjaan terus dikejar agar selesai tepat waktu. Menurutnya, beberapa kegiatan berada pada tahap percepatan karena proses administrasi dan tender baru tuntas di pertengahan tahun.
“Kami terus melakukan percepatan di lapangan. Proyek yang sudah kontrak kini digenjot agar penyerapannya maksimal,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi I DPRD Tuban, Kamis (20/11/2025).
Agung menegaskan, pihaknya kini lebih berhati-hati dalam penyusunan jadwal kerja agar tidak ada penumpukan pekerjaan di akhir tahun. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memperbaiki pola perencanaan, mulai proses lelang, persiapan teknis, hingga pengawasan proyek.
Di sisi lain, Komisi I DPRD Tuban memberi catatan terhadap ritme pelaksanaan pembangunan daerah. Anggota Komisi I, Siswanto, menilai serapan anggaran yang rendah di awal tahun berpotensi membuat pengerjaan proyek terkesan terburu-buru di akhir tahun.
Bendahara Fraksi PKB Kabupaten Tuban menyebut pemerintah pusat kini menerapkan sistem pelaporan yang lebih ketat. Setiap perangkat daerah wajib menyampaikan progres serapan anggaran secara terukur sejak triwulan pertama.
“Ke depan tidak bisa seperti ini lagi. Mulai Januari sampai Maret harus sudah terlihat progresnya. Bahkan setiap minggu wajib di-update dan dilaporkan,” kata Siswanto.
Sistem baru ini, lanjutnya, diharapkan mampu mendorong daerah menata ritme kerja agar pembangunan berjalan merata dari awal hingga akhir tahun.
Mantan karyawan BUMN ini mencontohkan kondisi tahun ini, di mana banyak proyek baru bergerak di bulan Juni, Juli, hingga Agustus, sementara beberapa lainnya bahkan baru masuk tahap tender pada November.
“Kalau menumpuk di akhir tahun seperti ini, risikonya kualitas bisa turun karena dikerjakan terburu-buru. Harapannya, tahun depan tidak seperti ini lagi,” ucapnya.
Sebagai anggota DPRD, Siswanto juga menegaskan pentingnya pengawasan lapangan. Menurutnya, pengawasan tidak hanya mengandalkan konsultan atau internal PUPR, tetapi juga monitoring legislatif untuk memastikan proyek sesuai dengan dokumen teknis.
“Saya selalu turun ke lapangan dan harus pegang gambar. Kalau tidak ada gambar, saya tidak bisa mencocokkan. Itu penting agar pengawasan tepat sasaran,” jelasnya.
Dari hasil peninjauan, Siswanto menyebut beberapa proyek yang mendapat perhatian lebih, di antaranya Jembatan Jenggolo, kantor Disdukcapil, dan Puskesmas Merakurak. Ketiga proyek tersebut sejak awal sudah menjadi fokus pengawasan karena progresnya dinilai krusial bagi pelayanan masyarakat.
Siswanto berharap seluruh catatan ini menjadi dorongan perbaikan sehingga serapan anggaran PUPR ke depan lebih stabil dan hasil pembangunan bisa semakin optimal dirasakan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
