PASURUAN, Tugujatim.id – Kasus dugaan korupsi redistribusi lahan Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, memasuki meja hijau. Sidang perdana kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam program redistribusi lahan pelepasan tanah kawasan hutan oleh Kementerian ATR/BPN ini digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (16/08/2023).
Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi redistribusi lahan menjalani sidang secara virtual dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Mereka yakni Jatmiko selaku kades Tambaksari, Cariadi selaku petugas pelaksana kegiatan redistribusi lahan Desa Tambaksari Tahun 2022, serta Suwaji sebagai koordinator wilayah Provinsi Jawa Timur dari LSM Gerakan Masyarakat (GEMA) Perhutanan Sosial.
Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Agung Tri Radityo mengatakan, JPU Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan dakwaan untuk ketiga terdakwa. Jatmiko selaku kades Tambaksari didakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Yakni mengizinkan dan bekerja sama dengan panitia penyelenggara redistribusi tanah Desa Tambaksari untuk menarik pungli kepada warga.
“Patut diduga melakukan perbuatan menerima hadiah. Turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya,” ujar Agung.
Sementara terdakwa Cariadi didakwa telah menyalahgunakan posisinya sebagai petugas pelaksana kegiatan redistribusi lahan Desa Tambaksari Tahun 2022. Dia diduga yang meminta warga membayarkan uang pungli apabila ingin mendapatkan sertifikat tanah.
“Terdakwa patut diduga turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah padahal itu diberikan untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” ungkapnya.
Sementara terdakwa Suwaji, koordinator wilayah Provinsi Jawa Timur dari LSM Gerakan Masyarakat (GEMA) Perhutanan Sosial, diduga menjadi otak atau yang merencanakan pungli dalam program redistribusi lahan Desa Tambaksari.
Dia didakwakan telah melakukan perbuatan korupsi untuk menguntungkan diri sendiri. Diduga oknum LSM ini yang melobi Kementerian ATR/BPN agar menyalurkan program redistribusi tanah pelepasan tanah kawasan hutan di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodari, Kabupaten Pasuruan.
Namun, terdakwa justru yang menetapkan tarif pungutan rata-rata sekitar Rp2,5 juta pada tiap warga sebagai ganti sertifikat tanah. Padahal, dalam program tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Terdakwa yang melakukan dan menyuruh dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,” ujarnya.
Atas dugaan korupsi yang dilakukan ketiga terdakwa, mereka didakwakan melanggar pasal berlapis.
Pertama, Pasal 12 huruf (a) Juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua, Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, meski kasus dugaan korupsi redistribusi lahan Desa Tambaksari sudah memasuki meja hijau, tapi masih ada dua tersangka yang buron. Kejari Kabupaten Pasuruan telah menetapkan dua oknum LSM aktivis lain yang diduga kuat terlibat korupsi. Yakni Siti Fitriyah Khuriyati selaku ketua LSM Gema Perhutanan Sosial dan M. Hanafiah selaku sekretaris LSM Gema Perhutanan Sosial.
Keduanya sudah dipanggil pemeriksaan, tapi hingga panggilan ketiga tidak mengindahkannya. Kejari Kabupaten Pasuruan berencana memanggil paksa dua oknum LSM Gema Perhutanan Sosial tersebut.
Writer: Laoh Mahfud
Editor: Dwi Lindawati
