Sidang Paripurna, DPRD Kabupaten Madiun Bakal Kawal Ketat Ranperda Pengelolaan Rumah Susun untuk Fasilitasi Rakyat Kecil

MADIUN, Tugujatim.id – Sejumlah usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) disampaikan eksekutif pada lembaga legislatif Kabupaten Madiun. Mereka menyampaikannya saat mengikuti Sidang Paripurna yang digelar pada Rabu (11/05/2022). Ada empat ranperda yang diusulkan, termasuk soal ranperda pengelolaan rumah susun.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan pentingnya ranperda pengelolaan rumah susun dikawal. Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya pemenuhan hak masyarakat memperoleh penghidupan yang layak. Dia melanjutkan, ini harus diupayakan oleh setiap penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah.

“Ranperda pengelolaan rumah susun ini harus benar-benar diniatkan untuk memfasilitasi warga ekonomi bawah agar bisa punya hunian. Jadi harus benar-benar tepat sasaran nantinya,’’ kata Fery Sudarsono pada Kamis (12/05/2022).

Menurut Fery, pesatnya pembangunan perumahan di kawasan Kabupaten Madiun cenderung membuat masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih baik untuk memfasilitasi warga dengan keterbatasan ekonomi untuk bisa memiliki hunian.

“Kami (DPRD) dan pemerintah sama-sama sepakat ranperda ini harus membuat ide-ide inovatif agar mampu menjawab permasalahan tentang kawasan pemukiman,” katanya.

Pemerintah akan memberikan bantuan dan kemudahan dalam rangka pembangunan, penghunian, pemilikan rusun bagi masyarakat. Dia berharap, pembahasan mengenai ranperda tentang pengelolaan rumah susun ini tak melupakan fasilitas yang dibutuhkan.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Madiun Hari Wuryanto mengatakan, empat ranperda itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perihal keuangan daerah, dia melanjutkan, agar bisa lebih efisien dan efektif.

“Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ranperda itu juga untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Madiun,’’ ujarnya.

Untuk diketahui, empat Ranperda Kabupaten Madiun yaitu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Pengelolaan Rumah Susun, Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dan Ranperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. (adv)