MALANG, Tugujatim.id – Polemik antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan DPRD Kota Malang terkait rencana pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 15 persen, kini menjadi bola panas. Namun, salah satu ASN di bagian Humas Pemkot Malang yang tidak ingin disebutkan namanya justru memberikan respons mengejutkan.
Dia mengaku tidak mempermasalahkan pemotongan 15 persen terhadap tunjangan yang dirinya dapatkan.
“Kalau saya sendiri tidak keberatan potongannya 15 persen katanya, dan seingat saya (ASN) kelas 7 yang kena jadi, saya juga kena. Menurut saya, 15 persen itu tidak jadi masalah, sama aja. Hitung-hitung sedekah atau infak untuk saudara kita yang kena Covid-19 yang tidak bisa kerja karena isolasi,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (28/08/2021).
Dia menilai ini adalah bentuk sedekah yang lebih efektif sehingga dirinya tidak perlu repot-repot lagi mencari lembaga infak karena sudah difasilitasi oleh kantornya.
“Kan ini sama saja seperti saya nyumbang makanan untuk yang terbebani Covid-19, bedanya kan ini cuma berbentuk mentahannya (uang). Jadi, saya yang selama ini berinisiatif mau bersedekah berarti bujetnya ke sana,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, selama pandemi ini adalah pemotongan pertama yang dilakukan oleh Pemkot Malang terhadap para ASN-nya.
“Selama pandemi ini saya kira ini kali pertama, itu saya dengar malah Pak Wali itu 3 bulan ini gajinya dipotong. Kan imamnya sudah kasih contoh yang baik, maka kami ikuti saja,” ungkapnya.
Biasanya, para ASN memberi sedekah atau infak secara sukarela tanpa fasilitasi kantor.
“Kalau di kantor sebenarnya ada kotak sedekah infak dari BAZNAS. Nah, biasanya kebiasaan kasubbag saya itu pas TPP cair, dia mulai keliling buat kumpulkan infak. Ada yang sumbang Rp 50 ribu-Rp 100 ribu. Masa kita dapat tunjangan gak mau bersedekah,” bebernya.
Terakhir, dia juga mengatakan, beberapa hari yang lalu dia sudah mendapatkan sosialisasi, baik dari kantor langsung maupun via WhatsApp (WA).
“Sosialisasinya melalui perwakilan dari kepala dinasnya, lalu dikasih WA grup, terus kami baca dan ya sudah. Dan itu belum cair (TPP), mungkin Senin,” jelasnya.
Dia mengatakan, memang pimpinan pun sudah menyampaikan soal pemotongan itu, bahkan sudah tersebar di grup WA.
“Kemarin ada rakor internal, dan pimpinan menyampaikan (akan adanya pemotongan), sedangkan saya juga dapat WA bertebaran di grup internal kantor,” ujarnya.
Sebelumnya, rencana Pemkot Malang terkait pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 15 persen untuk dialihkan sebagai dana penanganan Covid-19 menjadi sorotan. Lantaran, Ketua DPRD Kota Malang dengan terang-terangan menolak rencana tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana mengungkapkan penolakannya terhadap rencana pemotongan TPP ini.
“Kami menyesalkan ini karena pastinya akan menimbulkan masalah baru. Karena dari awal saya tidak setuju adanya pemotongan tunjangan atau pemotongan lainnya untuk ASN,” ujarnya.
Dia menilai Pemkot Malang harus berpikir lebih berhati-hati terkait kebijakan pemotongan TPP sebesar 15 persen karena ini menyangkut hak individu.
